JAKARTA, JEJAKNTB||Dalam momentum Pidato Kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 15 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sangat diperlukan, meskipun terkadang terasa menyesakkan selain itu negara harus hadir dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dilansir dari YouTube pidato kenegaraan (15/8), dalam pidato kenegaraannya, Prabowo menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, asalkan tujuannya tetap sama, yaitu untuk kemajuan bangsa.
“Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih,” kata Prabowo dalam pidato di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Jakarta.
Masih Prabowo, ia memaparkan lebih detail bahwa delapan dasa Warsa bukan waktu yang singkat bagi usia kemerdekaan sebuah bangsa besar seperti Indonesia.
Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80, saya menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan jajaran anggota legislatif.
Dalam pemaparan ini, saya mencanangkan tujuan utama Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,12%, konsumsi masyarakat meningkat kuat sebesar 4,97%, investasi tumbuh tinggi sebesar 6,99%, dan ekspor naik hingga 10,67%. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,76%, diiringi penurunan kemiskinan serta terciptanya lapangan kerja baru.
Prioritas RUU APBN 2026 berfokus pada keberlanjutan program strategis, seperti subsidi pupuk dan pengembangan lumbung pangan; subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg; pengembangan energi terbarukan; percepatan program Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat; perluasan Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan beasiswa LPDP; peningkatan gaji dan kompetensi guru; bantuan iuran asuransi kesehatan; pinjaman berbunga rendah untuk Koperasi Desa Merah Putih; modernisasi alutsista dan industri pertahanan dalam negeri; serta pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.
Kritik dan Pengawasan Bukan Hanya Tugas Pihak Luar Pemerintah
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kritik dan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak luar pemerintah, tetapi juga bagi mereka yang berada dalam koalisi pemerintah.
“Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujar Presiden. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh merasa di atas hukum atau kebal dari pengawasan. “Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak boleh diatur, diperiksa,” tegasnya.
Terpantau dalam pidato kenegaraan tersebut mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam sidang tahunan MPR hari ini, sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Jokowi, hadir. Istri Presiden ke-4 Gus Dur, Sinta Nuriyah, hadir, juga para mantan wakil presiden terdahulu; Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin. Megawati mengutus putrinya, yang Ketua DPR Puan Maharani, mewakili dirinya. Kata Puan, Megawati tidak bisa hadir karena tidak enak badan. Sementara, Sekjen Partai Gerindra Sugiono memastikan, hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati tetap baik dan sejuk.
Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR, yang selalu digelar menjelang HUT kemerdekaan RI. Berikut beberapa butir isi pidato Prabowo:
– Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi ke dirinya berjalan lancar, penuh kehormatan dan kedewasaan politik, sehingga mendapat pengakuan dunia.
– Demokrasi yang khas dan dianut Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling menjatuhkan, saling memaki, menghujat dan membenci.
– Mengingatkan ke semua pihak bahwa tidak ada yang lebih kuat dari hukum di Indonesia.
– Tak gentar menindak tegas aktivitas tambang ilegal, tak peduli siapapun yang membekinginya, termasuk jenderal hingga eks jenderal TNI/Polri.
Dalam momentum tersebut Presiden Prabowo Subianto siap membongkar praktik korup pejabat publik yang mengakar di pemerintahan. Dia menyebut budaya korup menjangkit setiap birokrasi, mulai dari BUMN, BUMD hingga organisasi pemerintahan lain.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, BUMN kita, ada di BUMD BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
“Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada wakil-wakil rakyat Indonesia,” tegas dia.
Esensi Kemerdekaan Indonesia itu rakyat harus sejahtera dan di usianya yang ke- 80 tahun ini Prabowo Subianto bersikeras untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta kesejahteraan rakyat yang merata untuk Indonesia Maju.
Redaksi
