SUMBAWA, JEJAKNTB|| Dunia pendidikan swasta di daerah, khususnya di Kabupaten Sumbawa, tengah menghadapi masa-masa kritis. Banyak lembaga pendidikan swasta, terutama di tingkat dasar dan menengah, yang terancam gulung tikar akibat kekurangan siswa baru dan lonjakan biaya operasional, memicu kekhawatiran akan “mati suri” sektor ini. Pihak sekolah berharap adanya intervensi serius dari pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
Kondisi Memprihatinkan di Lapangan
Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan dari berbagai kepala sekolah swasta, jumlah peserta didik baru menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini disebut-sebut sebagai imbas dari berbagai faktor, termasuk adanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi di sekolah negeri yang dianggap kurang memberikan kesempatan bagi sekolah swasta, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi dan kenaikan biaya hidup.
“Sebelum pandemi, kami masih bisa membuka enam kelas per angkatan, sekarang untuk tiga kelas saja sudah sulit terpenuhi,” ujar Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kec Utan, Bapak Ahmad, saat diwawancarai. “Hal ini berdampak langsung pada pemasukan sekolah yang mayoritas berasal dari iuran orang tua murid. Akibatnya, honor guru pun sangat minim, bahkan ada yang hanya menerima Rp500 ribu per bulan.”
Meminta Peran Aktif Pemerintah
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Daerah Kabupaten Sumbawa, mengungkapkan bahwa sekolah swasta merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah berkontribusi besar, terutama bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera. Ia menekankan perlunya insentif dari pemerintah agar sekolah swasta dapat terus bertahan.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak menutup mata. Kami butuh bantuan pembiayaan operasional yang adil, jaminan honor guru yang layak, dan dukungan dalam proses kegiatan belajar mengajar,” tegas Kartika. Pihaknya mengusulkan agar eksekutif Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan legislatif mengalokasikan anggaran khusus atau skema bantuan yang tepat sasaran untuk lembaga pendidikan swasta yang membutuhkan.
Tuntutan dan Harapan
Para pengelola sekolah swasta menuntut agar:
- Pemerintah merevisi atau mengevaluasi kebijakan PPDB yang dirasa memberatkan sekolah swasta.
- Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) atau Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) juga dialokasikan secara proporsional untuk siswa di sekolah swasta.
- Adanya perhatian khusus dari DPRD untuk mengawal kebijakan dan anggaran yang berpihak pada keberlangsungan pendidikan swasta di daerah.
“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi, kami khawatir puluhan sekolah swasta akan benar-benar tutup permanen, dan ini akan menjadi kerugian besar bagi dunia pendidikan di daerah kita,” tutup Ahmad. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat segera bertindak untuk “menghidupkan kembali” sekolah-sekolah yang kini mati suri.
