SUMBAWA BESAR, JEJAKNTB| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), mengejar target penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani menargetkan, seluruh penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026 rampung paling lambat 31 Maret mendatang.
Erma menegaskan, kepatuhan dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan mandat langsung dari Perpres 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021. Langkah ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian transparansi dan pencegahan korupsi yang dievaluasi langsung oleh LKPP dan KPK.
Guna mencapai target tersebut, Bagian PBJ telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pendampingan yang melibatkan seluruh lini pemerintahan di Sumbawa. Erma merinci peserta kegiatan terdiri dari 24 SKPD, 8 Kelurahan, 24 Kecamatan, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas se-Kabupaten Sumbawa.
”Kami melakukan pendampingan langsung selama empat hari agar operator memahami tata cara input dan publikasi RUP dengan benar. Hal ini krusial untuk menghindari kesalahan perencanaan yang berdampak pada kinerja instansi,” jelasnya.
Terkait mekanisme jabatan pengadaan, Erma menjelaskan, posisi Pengguna Anggaran (PA) merupakan jabatan yang melekat pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Seluruh perangkat daerah di Sumbawa sudah memiliki PPK. Hal ini terbukti karena akun yang digunakan untuk login dan validasi SiRUP adalah akun resmi milik Pengguna Anggaran masing-masing OPD,” tambah Erma
Erma juga mengungkapkan, Kabupaten Sumbawa mencatatkan kinerja positif dengan meraih Total Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 89.44. Dengan predikat “BAIK” untuk tahun 2025.
” Kami minta seluruh OPD agar memanfaatkan hasil Bimtek dari sesi simulasi untuk menguasai aplikasi. Demi meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang sudah kita raih,” pungkasnya.
Pewarta. Ais Editor. Man
