JEJAKNTB.COM |Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB menyatakan kekecewaannya terhadap langkah pemerintah pusat dan daerah yang kembali mengimpor beras, kali ini sebanyak 5.900 ton dari Myanmar melalui Pelabuhan Lembar. Langkah ini dinilai bertentangan dengan upaya kemandirian pangan yang selama ini dicanangkan.
Ketua Umum KAMMI NTB, Irwan, mengecam keras keputusan ini dan menilai bahwa ketergantungan pada impor beras adalah bentuk kegagalan dalam memperkuat sektor pertanian nasional.
“Kami menyayangkan kedatangan beras impor ini, apalagi NTB adalah salah satu daerah surplus beras nasional. Ketergantungan seperti ini hanya membebani APBN, terlebih di tengah pelemahan nilai tukar rupiah,” tegas Irwan (14/1).
Irwan menambahkan bahwa ketergantungan pada pangan impor juga memiliki risiko jangka panjang yang serius.
“Krisis pangan global atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain bisa sewaktu-waktu mengganggu pasokan. Jika ini terjadi, ketahanan pangan nasional kita akan runtuh,” jelasnya.
Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB, Yudis, menilai bahwa keputusan ini mencederai potensi besar petani lokal di NTB yang selama ini mampu menghasilkan surplus produksi beras.
“Kami mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung petani lokal. Alih-alih meningkatkan infrastruktur pertanian dan memperkuat pasar hasil tani lokal, justru mendatangkan beras impor yang memukul harga gabah di tingkat petani,” ujar Yudis.
KAMMI NTB mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan ketergantungan pada impor beras dan fokus pada penguatan sektor pangan dalam negeri.
“NTB memiliki potensi besar untuk menjadi contoh swasembada pangan nasional. Pemerintah harus serius dalam membangun infrastruktur pertanian, memberikan insentif kepada petani, dan memastikan harga jual hasil tani yang menguntungkan,” tambah Irwan.
Lebih lanjut, KAMMI NTB menegaskan bahwa langkah-langkah strategis seperti diversifikasi pangan, peningkatan teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani lokal harus menjadi prioritas utama.
“Jika pemerintah terus mengabaikan hal ini, maka tidak hanya sektor pertanian yang hancur, tetapi juga masa depan ketahanan pangan Indonesia,” tutup Yudis.
KAMMI NTB siap untuk terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersuara demi kemandirian pangan nasional yang sejati.(Red)
