Kado Pahit HGN, Sumarni : “Sudah Ngabdi puluhan tahun di ‘nol’ kan jam ngajar hingga tidak terkafer menerima Insentif Daerah

Oleh                | RED

Editor             |  Elshabir

 

 

JEJAK.COM., Hari Ulang Tahun Guru (HGN)  ke 76 yang jatuh  tanggal 25 Nopember 2021 tadi pagi merupakan moment bersejarah bagi dunia pendidikan khususnya pendidik di seluruh penjuru tanah air tak terkecuali Kabupaten Dompu,

Ada yang menarik di HUT Guru Nasional ke 76 ini dimana mayoritas guru di Kabupaten Dompu merayakannya dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beralamat di Jl Soekarno Hatta Dompu,

Sejumlah Tenaga Guru di Dompu
Menggelar Demo atas terbitnya
700 SK Honorer Daerah
Penerima insentif produk
Dinas Dikpora Dompu
Di Gedung DPRD, kamis 25/11
[Dok.jejakntb.com]

 

Pantauan media, sejumlah guru usai memperingati HGN ke 76 terutama kaum ibu dominan bergerak melaju dengan kencang ke gedung parlemen lokal tersebut guna mengkritisi kebijakan pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga           [ Dikbudpora ] terkait pengumuman SK Honorer Daerah sebanyak 700 orang dengan penuh kejanggalan dan keganjilan.

Gerakan Moral mereka turut disaksikan oleh Sekertaris Dikpora maupun Kabid PTK Dikpora Dompu di Gedung Parlemen sejak pagi hingga jelang siang,

Aksi para Oemar Bakri tersebut sempat menyita perhatian, dalam aksinya para guru menuntut keadilan pemerintah daerah dan iksan selaku duta nasdem dihadapan para oemar bakrie menjelaskan panjang lebar mewakili legislative.

Anggota DPRD Dompu 
dari Fraksi Nasdem M Ikhsan
Menerima para demonstran usai
Peringati HGN ke 76
Di Gedung DPRD Dompu
Kamis, 25/11 
[Dok.jejakntb.com]

 

Dalam penjelasan dan tanggapannya Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Muhammad Ikhsan mengatakan,

” Kami atas nama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  mencoba melakukan koordinasi dengan pihak Dikbudpora terkait 700 nama yang akan menerima insentif, ucapnya datar.

“Sebelumnya pemerintah sudah membentuk tim terpadu selain unsur pemerintah juga ada unsur DPRD juga melibatkan pers maupun LSM jadi sebagai manusia kami meyakini bahwa apa yang sudah menjadi pengumuman pada hari ini itu sudah maksimal dan mendekati kesempurnaan tetapi yang namanya kerja manusia pasti saja ada errornya , pasti ada kekurangannya , nah barusan kami sudah menyarankan kepada pihak Dikbudpora Dompu untuk sekedar meminta dulu durasi pemberian SK nya untuk satu dua hari ini sambil menunggu perbaikan perbaikan dan kalau ada hal hal yang sangat prinsip sifatnya untuk diperbaiki mungkin baru bisa diberikan surat keputusannya begitu pak Erza, sembari menasehati Sekertaris Dikpora dihadapan kerumunan massa.

” Jika hari ini bapak bapak dan saudara saudara bisa melakukan koirdinasi dengan pihak Dikpora katakanlah ada data data yang keliru mungkin , atau katakanlah ada yang 2005 tetapi tidak terkafer kita akan koordinasikan dengan pihak Dikpora inshaaAllah yaa menurut dinas atau pemwrintah ya datanya mereka bisa me jawab dan bisa dipertanggungjawabkan , nah kalaupun ada hal hal yang bersifat prinsip lainnya itu bisa diperbaiki kok

“Jadi tidak mutlak atau saklek semuanya, tuhan saja mengampuni orang, apalagi Bapak bapak dan Ibu ibu guru kita hari ini tidak bisa memaafkan kekeliruan kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dikpora dan kalaupun ada hal hal yang sifatnya prinsip, untuk diperbaiki mari kita perbaiki sama sama tetapi hari ini yaa

Yang penting sesuai dengan persyaratan persyaratannya adalah lama mengabdi, selalu aktif mengajar dan memiliki jam kerja , jadi kita harus sadari masa orang di gunung sekalipun terdaftar lalu kita gaji padahal dia tidak masuk kerja yach nggak mungkin lah

Jadi silakan bapak ibu lakukan koordinasi bangun komunikasi yang baik, koordinasi dengan pihak Dikpora pasti dinas akan menanggapi dan memberikan solusi terbaik buat kita semua jadi begitu pak wartawan

Menanggapi komentar Anggota DPRD tersebut salah seorang Guru SMP Negeri 5 Dompu, St.Sumarni, S.Ag. pada jejakntb.com bisa memakluminya hanya saja dirinya merasa heran kenapa Guru Kategori K2 sebanyak enam orang beda perlakuannya oleh pemerintah di unit kerja SMPN 5 Dompu,

St.Sumarni, S.Ag. 
Guru Mapel, sudah K2
tetapi tidak terkafer kedalam 
700 orang honorer yang
Diprioritaskan padahal
Ybs telah mengabdi hampir 20 
Tahun di SMPN 5 Dompu
[ Dok. JejakNTB.com ]

“Ada tiga orang di sekolah kami yang tidak terkafer, yakni Nurfani, St Sumarni dan Siti Ratnah sedangkan Salimah, Rosdiana dan Sadudin lolos padahal sama sama Tenaga pendidik K2 yang mengabdi mulai tahun 2005 hingga hari ini, beber St. Sumarni SAg pada Media Online JejakNTB.com usai Upacara Hari Guru di Dompu, (25/11).

Selain itu anehnya lagi di dapodik sekolah SMP N 5 Dompu data saya sendiri nol jam padahal saya setiap hari berangkat mengajar masuk kerja, timpalnya.

Menanggapi keluhan anak buahnya Kepala SMP Negeri 5 Dompu, saat dihubungi Media Online JejakNTB.com mengakui hal tersebut,

” Iya benar sekali, pak wartawan ini ada anggota saya di sekolah ini dari enam orang yang kategori dua (K2) itu tiga lolos dan tiganya tidak lolos padahal sama sama K2 heran juga saya, ,sebelumnya sudah saya usulkan semuanya sesuai dengan fakta dan data pak,

Masih Kepala SMPN 5 Dompu, dirinya tidak setuju bahwa pihaknya yang dituding me nol jam kan salah satu guru yang tidak lolos atas nama St Sumarni, SAg

” Semua guru yang diajukan khusus SMPN 5 Dompu ada semua jam mengajarnya di Dapodik maupun pembagian tugas pak wartawan jadi tidak ada saya nol kan jam nya, bantahnya.

Dirinya mengaku akan tetap berkomunikasi dengan jajaran Dikpora Dompu terkait dengan masalah tidak lolosnya ketiga anak buahnya,

” Besok saya akan ke Dikpora pak untuk komunikasikan hal tersebut termasuk kosongnya jam ibu St Sumarni SAg di dapodik saya bertanggungjawab dan akan saya tinjau kembali ada apa dan kenapa bisa begitu, operator sekokah dan dines akan saya tanyakan termasuk Kabid PTKnya, tutupnya.

Pihak Dinas Dikpora Kabupaten Dompu yang dimintai tanggapannya terkait kebijakan yang kontra atas terbitnya SK 700 lembar tersebut belum bisa dimintai keterangan dan tanggapannya, media telah melakukan konfirmasi namun kepala dinas tidak berada di tempat dan dihubungi melalui saluran handphone sedang diluar jangkauan begitupula dengan sekertarisnya namun media akan tetap menghubungi kembali hingga ada tanggapan atas persoalan tersebut.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top