SUMBAWA, JEJAKNTB|Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbawa, Drs. H. Ahmad Yani, M.T,  mengapresiasi sikap Pemerintah Pusat dan menghargai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghemat anggaran ditengah kebocoran negara yang sistematis sehingga menerbitkan regulasi pusat ke daerah dan disikapi Pemda Sumbawa dengan melakukan pemberitahuan masa kerja Tenaga Kontrak Daerah yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan melakukan pemberhentian sebanyak hampir mendekati tiga ribu orang.

“Pada prinsipnya kami mengucapkan terima kasih atas sikap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden atas tindakan merumahkan mereka secara massif,” ungkapnya kepada Portal berita JejakNtb, Sabtu (10/1).

Lebih lanjut, PGRI Kabupaten Sumbawa dikatakan terus mendorong dan mengadvokasi adanya implementasi kebijakan publik seperti ini.

“Pgri mengingatkan pemda dalam mengambil kebijakan merumahkan guru honorer. Agar hati-hati dan penuh pertimbangan. Banyak sekolah di Sumbawa yang masih butuh tenaga guru honorer. Jika salah mengambil kebijakan bisa-bisa anak kita tidak ada yang ajari,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

“Jangankan sekolah di pelosok. Sekolah di kota kecamatan saja masih ada yang butuh guru honorer.” sambungnya.

“Pokoknya untuk guru honorer hati-hati sekali. Bila perlu ajak pgri duduk bersama untuk cari solusi,” tegas Ahmad Yani pada media ini tadi pagi.

Dia pun menyoroti kebijakan tersebut dinilai tergesa – gesa dan seharusnya dipertimbangkan secara matang dan mendalam. Ditanya, sikap apa yang diambil organisasi terbesar guru dengan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa, beliau dengan santai dan sejuk menanggapi.

“Tidak ada tindakan. Karena itu ranah pemerintah. Dan pemerintah punya kewajiban mencerdaskan rakyatnya. Guru adalah instrumen utama untuk bisa cerdas anak bangsa,” tandasnya.

“Kami organisasi profesi. Kami punya prosedur tersendiri dalam menyikapi kebijakan,” pungkasnya.(Nkm)