Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB
drh. Khairul Akbar, M. Si. (ist)
JejakNTB.com | Dalam rangka mendukung penurunan kasus penyakit, mulut dan kuku (PMK) Pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Marves mengundang sejumlah Satgas PMK Provinsi yang tersebar di 25 Wilayah termasuk Kabupaten dan Kota Se Indonesia.
Acara tersebut berlangsung sejak selasa, (22/11) hingga kamis (24/11) di Hotel Borobudur Jakarta dengan peserta yang terlampaui target.
Pantauan media, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) dengan Nusa Tenggara Barat, dengan drh. Khairul Akbar, M. Si. didampingi Kabid drh. Muslih mewakili Satgas untuk NTB yang diundang dalam momentum tersebut,
” Iya, saya didampingi Kabid hadir untuk memenuhi undangan pak luhut selama tiga hari dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses, ucap Kadisnak NTB Khairul melalui Androidnya Kamis, (24/11)
Khairul menambahkan bahwa agenda ini merupakan agenda nasional yang terstruktur dan sistematis dalam rangka menuntaskan PMK di seluruh Indonesia,
” Ada ikhtiar bersama dan sinergitas dalam sistem yang kita bangun untuk mempercepat proses penanganan PMK secara terintegrasi dan holistik, dan acara Rakornas ini hemat saya cukup bagus sebagai forum penguatan kapasitas tim work dan wahana analisis untuk bergerak secara massive mengendalikan PMK guna menyelamatkan bangsa dan mendukung program nasional, tambahnya.
Momentum yang dibalut dalam platform Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tersebut diselenggarakan di Jakarta dengan total peserta sebanyak 684 orang dengan maksud mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan kasus penyakit, mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di sejumlah daerah dan sejauhmana penanganannya secara integratif holistik tanpa parsial.
Satuan tugas ( satgas) yang diundang ke Jakarta adalah Sekda, Kadis Peternakan,Kalak BPBD dan Wakapolda, serta Kasrem. Dengan tujuan mendengar langsung paparan dan penjelasannya terkait pertanggungjawaban penanganan PMK tersebut. Acara Rakornas ini menurut informasi difasilitasi oleh BNPB yang dipercaya Presiden RI sebagai leading sektor penanganannya di tahun 2022.
Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya menegaskan agar kasus aktif yang dilaporkan yang terus melandai untuk dikonfirmasi dan kemudian dilaporkan oleh Kementan dan BNPB melalui Surveillance dan testing yang terencana dan terstruktur, selain itu meminta Kementan, BNPB, Kemendagri maupun BPKP menyusun dan melaporkan langkah langkah untuk memperbaiki governance vaksinasi agar lebih efektif dan efisien mulai dari pengadaan sampai penyuntikan outcome utama adalah realisasi vaksinasi yang terakselerasi.
Selain itu LBP meminta agar Kementan menyiapkan rencana pengadaan vaksin kedepannya di dalam exit strategy PMK, termasuk perkembangan kapasitas kemampuan produksi dalam negeri vaksin PMK
” Saya minta agar kementan dan Satgas BNPB dibantu bersama sama stakeholder lainnya untuk mulai menyusun roadmap exit strategy PMK, dengan pondasi yaitu surveillance dan testing serta pilar utama yaitu vaksinasi dan bio surveillance dengan tujuan pemulihan secara bertahap dimensi sosial ekonomi yang terdampak PMK, ” ujarnya.
Dan Binsar Panjaitan berharap penanganan PMK membutuhkan kombinasi kebijakan yang dapat menyeimbangkan capaian perbaikan jangka pendek menengah dan panjang secara bertahap untuk meraih kembali status bebas PMK.
” Saya minta agar target kita untuk merubah status PMK dipercepat ke 2023 tidak bisa business as usual, kita harus gerak lebih cepat dan saya minta Kementan bersama satgas BNPB serta semuanya untuk tidak lengah terhadap ancaman penyakit lainnya yang menyerang termasuk LSD agar dianalisis dan dilaporkan kesiapannya,pungkasnya. (Nkm)
