Keterangan Foto. Pimpinan DPW MIO NTB saat berkunjung ke Ruang Kerja Pimpinan Lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa, (Sabtu, 12/8).
JejakNTB.com, SUMBAWA | Momentum HUT RI Ke -77 Tahun kali ini dimanfaatkan betul Ketua DPW MIO NTB Feryal Mukmin Pratama guna menegaskan komitmen dan keberpihakannya atas kedekatan emosional dalam merajut ukhuwwah dan komitmen. Ketua DPW MIO NTB menegasikan kedekatannya dengan sesering mungkin anjangsana kuatkan solidaritas dan sinergi media dengan kelembagaan agar terwujud cita luhur sesama warga dan entitas.
Silaturahim dengan Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq, dengannya guna memperkuat hubungan baik antara DPRD di Kabupaten dengan MIO Sumbawa dan MIO NTB. Hal tersebut berlangsung Sabtu, (12/8).
Pantauan Media, Ketua DPW MIO NTB tidak sendiri dalam lakukan lawatan exclusive tersebut melainkan bersama Team dengan orientasi merajut asa dan rasa.
Saat itu hadir juga dua anggota MIO Sumbawa, mereka juga masuk dalam kepengurusan organisasi pustaka pinggir kali yang banyak bergerak atau fokus di bidang literasi serta bidang lainnya seperti sosial, kesehatan, ekonomi.
Kunjungan kerja tersebut juga disambut baik oleh Ketua DPRD, dan salah satu anggota DPRD Sumbawa dari PKB yaitu Sri Wahyuni. Sambutan itu sangat antusias melihat semangat keduanya dalam menyambut kehadiran DPW MIO Nusa Tenggara Barat.
Karena organisasi media adalah lembaga pengawas kinerja pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif. Jadi kedekatan dan hubungan baik harus terus dipupuk sehingga hal ini mendorong pemerintah juga untuk melaksanakan kinerjanya dengan baik.
Mio juga pada tahun ini akan melaksanakan penilaian keterbukaan informasi atau pelayanan publik di seluruh OPD di NTB. Hasil penilaiannya rencananya akan diumumkan di MIO Award yang rencananya akan digelar setiap akhir tahun.
Atas dasar itu semua saya khussnya ketua MIO NTB tetap berkomunikasi baik dengan pimpinan daerah, pimpinan lembaga.
Khusus di Sumbawa, kami MIO NTB telah berkomunikasi dengan banyak OPD walaupun tidak semua tetapi dari hasil komunikasi tersebut ada beberapa OPD yang rupanya yang keterbukaan informasinya masih minim bahkan tidak dapat melaksanakan keterbukaan informasi secara maksimal.
Menurut saya, Negara memiliki kewajiban dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat (fundamental human rights). Salah satu caranya adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
“Informasi publik adalah hak masyarakat untuk tahu. Mereka sebagai pelayan publik tidak boleh menutup-nutupi hak tersebut. Jika ada yang ditutup-tutupi maka konsekuensinya akan terjadi pertentangan yang dikemukakan oleh masyarakat,” Ungkapnya.
Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Partisipasi media itu penting sebagai kontrol pemerintah agar pemerintah tidak terlena,” pungkasnya.(Ruf)
