JejakNTB.com | Terkait dengan wacana pemberantasan Penuntasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah RI melalui Kementerian dan Satgas kini telah membuat komitmen yang terelisasi melalui Rakor dan Rakornas yang telah digelar di masing masing wilayah bahkan secara nasional menggandeng lintas instansi seperti BNPB.
PMK dengan secara tegas telah dinyatakan sebagai musuh bersama bahkan sejumlah cara ditempuh pemerintah mulai dari daerah hingga pusat bahkan diikuti sejumlah anggaran penanganan PMK mulai dari pengobatan hewan ternak hingga kegiatan bimbingan tekhnis (Bimtek) vaksinator untuk dokter hewan di lingkup Disnakkeswan Provinsi termasuk NTB.
Sebelumnya Kabid PMK Disnakkeswan NTB, drh.Muslih mengumumkan kepada sejumlah Kabupaten Kota Se NTB dengan mengirim utusannya di masing masing wilayah untuk dibekali dengan pengetahuan dan wawasan menjadi vaksinator yang akan di Bimbing selama 1 minggu di Mataram.
” Iya saya minta memang dan jumlahnya sekitar 180 an orang se NTB untuk dilakukan bimtek vaksinator menjadi dokter hewan tapi bagi tamatan peternakan minimal SMK peternakan,” ucap Muslih.
Ironisnya, rencana kegiatan Bimtek ini tiba tiba dibatalkan oleh Kabid dan Kadis Disnakkeswan Provinsi NTB drh. Khairul Akbar, M.Si bersama drh. Muslih dengan alasan yang tidak masuk akal terus hasil Rakor di Jakarta dan Mataram tindak lanjutnya seperti apa.
” Surat resminya belum ada, pesertanya kurang dan terlalu mepet waktunya cari dokter hewan dan paramedis,” sambung Kabid yang ditulis di Akun Meta Whatsappnya.
Padahal sebelumnya Kabid ini mengaku info A1 itu datang dari Jakarta dan Muslih pun berbedebah menegaskan kegiatan vaksinator tersebut tujuannya mengurangi dan memutus mata rantai sebaran PMK bahkan TNI Polri pun dianulirnya bisa sebagai peserta Bimtek tersebut,
Forum Pemuda Pemerhati Pembangunan Pulau Sumbawa, Muhammad Iqra, S.Pt. melihat cara Kadisnakkeswan NTB drh Khairul Akbar MSi tidak tegas dan terkesan mafia.
” Mengapa Kabid kok bisa terlalu jauh menelepon minta peserta bimtek sementara belum surat resmi atau jangan jangan ini pola,” ucap Iqra.
Dia menilai banyak cara Dines dines di akhir tahun mengelabui anggaran negara karena biasanya sisa anggaran akan dikembalikan bahkan bisa masuk kantong Kadis kabid dan staf
” Dari awal cara pak kadis salah dan menunjukkan ketidakmampuan seorang Khairul dalam memanage Disnakkeswan NTB, saya dengar informasi bahkan ada calon peserta Bimtek Vaksinator vaksinasi PMK yang sudah didata dan beli tiket menuju Mataram karena dijanjikan Kabid Muslih ada kegiatan yang akan dilaksanakan di Hotel berbintang di Mataram,” tambahnya.
Namun setelah dikross cek kegiatan tersebut sementara ditunda walaupun kebijakannya sama dengan terbitnya edaran PMK dari Kementerian RI no.7 yang meniscayakan adanya rakor dan rakornas.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, drh.Khairul Akbar, M.Si yang dihubungi di Mataram pekan lalu mengatakan,” Maaf pak, rencana kemarin baru lisan belum tertulis , mengingat keadaan belum mendukung secara lisan disampaikan acara diundur.” katanya.
Sementara disisi lain, Kabid Muslih terlalu jauh bergerak menghubungi Kepala Dinas Kabupaten Kota Se NTB guna meminta dukungan atas rencana acara tersebut dengan meminta nama dan data peserta.
Iqra menilai diduga ada konspirasi di Disnakkeswan NTB dalam mengamankan anggaran akhir tahun,
” Itu Mafia dan jelas jelas untuk memgarahkan anggaran bimtek disimpan dalam rekening pribadinya;” pungkasnya. (TiM)
