SUMBAWA BARAT, JJN.COM|Ketua Aliansi Percepatan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Muhammad Sahril Dea Naga, membagikan momen jadwal Konsinyering Komite I DPD RI yang sukses dilaksanakan di Hotel Pullman Central Park Jakarta dari tanggal 3 – 4 Juli 2024.

Melalui sebuah unggahan akun Instagram pribadinya, Sahril dan Ilham Yahyu tampak intens membagikan. screenshot keputusan yang sangat signifikan bagi terealisasinya cita-cita masyarakat pulau Sumbawa yang diimpikan selama hampir dua dekade.

Muhammad Sahril Amin Dea Naga membagikan hal tersebut diberbagai frame seperti facebooknya dan juga WhatsApp .

Sementara Ilham Yahyu tak ketinggalan pula secara massif men-share kebijakan yang memberikan angin segar bagi terbentuknya dalam waktu dekat Propinsi Pulau Sumbawa.

Keduanya terlihat kompak membuat postingan yang sifatnya menggugah publik dan terus meyakinkan masyarakat agar tidak surut berjuang dan ikhlas dalam berikhtiar.

Dalam caption unggahan tersebut Ilham Yahyu membuat narasi yang sangat menggelitik,

#sorotan

GERAKAN NASIONAL 

SENIN 28 JULI 2025.

PERJUANGAN HIDUP MATI

KERINGAT – DARAH 10.000

JIWA RAGA MENUNTUT PRESIDEN RI PANGLIMA TERTINGGI NKRI PRABOWO SUBIANTO TURUN GUNUNG.

PPS MERDEKA – NTB

IQBAL WAJIB LEGOWO, TITO

KARNAVIAN JANGAN GOBLOK

PECUNDANGI KAMI RAKYAT PULAU SUMBAWA SE NUSANTARA.

HIDUP PRABOWOSUBIANTO 2P.

HIDUP PUAN MAHARANI.

HIDUP SUFMI DASCO AHMAD.

HIDUP KOMISI II DPR RI.

HIDUP BANLEG DPR RI .

HIDUP FRAKSI FRAKSI DPR RI.

HIDUP DPD RI & FORKONAS RI.

Tulisan ini viral diberbagai timeline grup facebook warga pulau Sumbawa begitu pula dengan Muhammad Sahril Amin Dea Naga, dia terus menginspirasi dengan diksi yang tak kalah dari rekan seperjuangannya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Atas Nama Presidium Aliansi PPS Se Pulau Sumbawa kami Sampaikan Salam Hormat dan Salam Perjuangan kepada Semua Pengurus Aliansi PPS Kab. Sumbawa, Bima, Plh Kota Bima, Dompu, KSB beserta jajarannya, dan wabil khusus kepada Masyarakat Luas atas partipasi dan dukungannya dalam Aksi Tano Jilid 4 untuk PPS.

Note : PPS Masuk Bahasan Skala Prioritas di Komite I DPD RI untuk selanjutnya diusulkan ke DPR RI.

The Next Battleground KS dan Jakarta Again.

#PPSharusjadi.

Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pulau Sumbawa, 3 Juli 2025.

Presiden Aliansi PPS se Pulau Sumbawa,

Muhammad Sahril Amin Dea Naga.

Untuk diketahui Aliansi Percepatan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa telah terbentuk di lima Kabupaten dan Kota Se-Pulau Sumbawa yang terdiri dari Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Terpantau usulan dan desakan dibukanya keran DOB disambut baik anggota DPR dan DPD RI di Senayan .

DPD RI Usulkan 87 Daerah Otonomi Baru: “Provinsi Pulau Sumbawa Masuk Daftar Prioritas

Upaya panjang masyarakat Pulau Sumbawa untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan kemajuan.

Dalam dokumen resmi yang dirilis Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tentang Daftar Usulan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tahun 2025, Salah satu poin penting adalah usulan “Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Yang Mencakup Lima Wilayah: Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima”.

Dokumen tersebut tercatat dalam masa reses sidang Ke-4, DPD RI yang berlangsung pada 23 Mei hingga 19 Juni 2025.

Anggota DPD RI asal NTB “Evi Apita Maya” Yang dihubungi. Kamis (3/7/2025) Mempertanyakan kebenaran data usulan tersebut yang diketahui diajukan DPD RI dalam rapat dengan Komisi II DPR RI. Namun ia hanya menjawab singkat.

“Nanti akan ada info resmi dari pimpinan komite 1,” Ujarnya singkat melalui chat whatsapp.

Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat dan pejuang Pemekaran Daerah yang selama ini terus mendorong p6embentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Usulan ini bukan sekadar aspirasi di atas kertas. Sejak beberapa tahun terakhir, gerakan masif dari Aliansi Presidium PPS se-pulau Sumbawa telah dilakukan secara berkelanjutan.

Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, aliansi ini telah beberapa kali menggelar demonstrasi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano, pintu gerbang utama Pulau Sumbawa, yang menjadi titik strategis penyampaian aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

Demonstrasi terakhir digelar pada 2 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Presiden Aliansi Presidium PPS Se-Pulau Sumbawa, Muhammad Syahril Amin Dea Naga.

Dalam orasinya, Syahril menegaskan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa merasa semakin tertinggal dalam pembangunan jika dibandingkan dengan Pulau Lombok.

“Sudah saatnya Pulau Sumbawa berdiri menjadi provinsi sendiri. Ini bukan soal ambisi, tapi soal keadilan pembangunan dan pelayanan publik yang merata,” tegas Syahril.

Aliansi PPS menilai: Potensi Ekonomi, Budaya, Sumber Daya Alam, dan Jumlah Penduduk Pulau Sumbawa sangat layak untuk menjadi sebuah provinsi baru.

Mereka juga menyoroti ketimpangan anggaran dan prioritas pembangunan yang selama ini lebih banyak terfokus di Pulau Lombok.

Desakan kepada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah juga menjadi tuntutan utama massa aksi.

Moratorium yang diberlakukan sejak 2013 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi faktual diberbagai daerah yang telah siap menjadi DOB.

Syahril juga menyebutkan bahwa: Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah melalui proses panjang, bahkan telah didukung berbagai tokoh lintas wilayah, mulai dari Bima hingga Sumbawa Barat.

“Kami ingin anak cucu kami kelak tidak perlu lagi pergi jauh hanya untuk mengurus dokumen ke provinsi. Pelayanan harus dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan lokal,” ujar Syahril.

Sementara itu, dalam dokumen DPD RI tersebut, disebutkan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan Meliputi: “4 (Empat) Kabupaten, dan 1 (Satu) Kota.” Yakni:

1. Kabupaten Sumbawa

2. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

3. Kabupaten Dompu

4. Kabupaten Bima

5. Kota Bima

Langkah DPD RI ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Namun perjuangan belum selesai.

Selanjutnya:

Alhmdulillah hasil seleksi Komite 1 DPD RI dalam rapat koordinasi siang/sore ini tanggal 03 Juli 2025 yaitu CDOB PPS NTB dan CDOB Provinsi Flores NTT sementara lolos babak penyisihan masuk daftar seleksi pertama: Komite 1 DPD RI guna mendapatkan tiket untuk diproses lanjut oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah, Kemendagri dan Otda: “Dengan catatan masih perlu dokumen PPS dilengkapi, didaur ulang dan disesuaikan dengan ketentuan “UU No.23 Tahun 2014” yang masih menunggu PP-nya yang kini baru mulai disusun oleh Kemendagri bersama Komisi II DPR RI.

“Jadi Kesabaran Dan Ketabahan Yang Penuh Dinamika, Hambatan Dan Tantangan Perjuangan Selama Ini Tidak Sia-sia Dan Saat Ini PPS Unggul Bersaing Dengan 378 CDOB Se-Indonesia”.

“Semoga Seleksi Dan Evaluasi Berikutnya Oleh DPR RI Dan Kemendagri Bisa Lolos Dan Lulus”.

Saran dari kami agar Pimpinan KP3S dan Jajarannya yang didukung oleh Aliansi PPS dan Kelompok Perjuangan Lainnya dengan nama berbeda agar:

1. Memantapkn kembali konsolidasi sbgai satuan kesatuan dalam satu jalur perjuangan PPS.

2. Mulai dikumpulkan berbgai dokumen yang diperlulkan sesuai persyaratan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Mulai menjajaki dan berkoordinasi dengan Pemda di 5 (lima) Kabupaten/kota seperti Sumbawa dan Pemprov NTB.

4. Selalu berkoordinasi dengan Forkoda dan Forkonas guna memberikan bantuan konsultasi tekhnis pembobotan substansi dan kelengkapan dokumen yang terkait dan membawa berbagai hal terkait dengan penentu kebijakan ditingkat Provinsi dan Pusat.

5. Mengingat Formasi DOB terbatas disesuaikn dengan kemampuan fiskal maka diprediksi realisasi CDOB yang diproses akan dilakukan secada bertahap “(Moratorium parsial umpama 20 CDOB setiap tahun)” disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan daerah yang masih terbatas.

Demikian progres awal dan jika sudah ada perkembangan akan disampaikan berikutnya.

(Nukman)