MATARAM, JEJAKNTB.COM||Dalam rangka memperkuat layanan dasar air minum dan mengoptimalkan fungsi infrastruktur yang telah terbangun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)- Kementerian PUPR, di Aula DPUPR Provinsi NTB Mataram, Kamis 2 April 2026.
Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir Haji Syarafuddin Jarot, MP dan Kepala BBWS NTB, Dr. Eka Nugraha Abdi, ST., M.P.P.M.. Kerja sama ini berfokus pada Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SPAM Semongkat guna meningkatkan cakupan layanan dan kualitas air kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Haji Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi daerah rawan air bersih.
“PKS ini bertujuan mempercepat optimalisasi kapasitas terpasang SPAM yang selama ini belum beroperasi maksimal. Dengan sinergi bersama BBWS, kami menargetkan peningkatan sambungan rumah tangga baru dalam waktu dekat,” ujar Bupati Sumbawa.
Adapun lingkup perjanjian kerja sama tersebut meliputi:Optimalisasi pipa jaringan distribusi yang sudah ada (eksisting).Peningkatan fungsi unit pengolahan air bersih.Manajemen pengoperasian dan pemeliharaan bersama (kemitraan) antara BBWS dan PDAM lokal.
Masih Bupati Sumbawa, dirinya mengharapkan dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk kesuksesan ikhtiar tersebut,
” Alhamdulilah, kami melakukan audiensi bersama BBWS Nusa Tenggara I di Mataram untuk membahas rencana pengembangan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Sumbawa, termasuk dukungan terhadap SPAM dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.,” tambahnya.
“Komitmen ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan layanan dasar yang semakin baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BBWS NTB, Dr. Eka Nugraha Abdi, ST., M.P.P.M menyampaikan komitmen pusat dalam mendukung penyediaan air bersih berkelanjutan.”Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman akan memfasilitasi dukungan teknis dan konstruksi fisik. Kami berharap Pemkab serius mengelola aset ini setelah dioptimalkan agar berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Dinas PUPR, serta jajaran direksi PDAM Sumbawa. Diharapkan, melalui optimalisasi ini, angka Non-Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air dapat ditekan seminimal mungkin.
Pewarta : Syahrul
Editor : Nukman
