Bahas Pengawasan Program MBG, Komisi IV DPRD Sumbawa Kunjungi Dinas Dikpora Provinsi
MATARAM, JEJAKNTB.COM|Program yang memfokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan dan fokus belajar siswa, serta memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan asupan yang memadai ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Komisi IV terkini melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis, (11/3) kemarin.
Tujuan utamanya guna membahas pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH, MH.
Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi IV menyoroti sejumlah aspek penting dalam implementasi program MBG, mulai dari sistem distribusi makanan kepada siswa, standar kualitas gizi dan higienitas makanan, hingga transparansi pelaporan program.
Selain itu, pembahasan juga menyinggung dampak sosial dari program MBG, terutama dalam mendukung upaya penurunan angka stunting serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari masyarakat sekitar.
Dalam diskusi tersebut turut disoroti berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Di antaranya keterbatasan fasilitas dapur untuk penyediaan makanan, kendala distribusi ke wilayah terpencil, serta perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk di Kabupaten Sumbawa.
Karena itu, Komisi IV DPRD Sumbawa menilai pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal.
Selain itu, pemanfaatan bahan pangan lokal serta perencanaan distribusi yang efektif dinilai penting agar program ini dapat menjangkau seluruh siswa secara merata dan tepat sasaran di berbagai daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada awal 2025 untuk menyediakan makanan bergizi seimbang. Bertujuan menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM, program ini menyasar siswa, ibu hamil, dan balita, dengan target mencapai 61,62 juta penerima manfaat hingga Maret 2026.
Program ini merupakan prioritas nasional yang didanai melalui APBN, dengan realisasi anggaran mencapai Rp44 triliun hingga Maret 2026 untuk mencakup puluhan juta sasaran. (*)
