JejakNTB.com | Pemerintah Kabupaten Bima benar benar menjalankan kebijakan publik prima satu untuk semua, cleared dalam mengatensi nasib dan masa depan rakyatnya terutama yang mengadu nasib dan berjuang dalam memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan melalui pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bima tahun anggaran 2023.
Pantauan media, hasil akhir tersebut diumumkan dengan jangkauan luas bahkan beredar di group group media dan stakeholders Bima Ramah. Artinya ada atensi besar Pemkab dalam mewujudkan layanan yang sangat maksimal dan tidak cacat.
Pemkab Bima melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima Abdul Wahab, M.Si. yang ditandatangani Sekda Kabupaten Bima Drs H Taufik HAK MSi telah mengeluarkan Surat Resmi dengan nomor : 871/417/072/2023 tentang hasil akhir paska sanggahan terhadap seleksi administrasinya.
Berikut surat resmi tersebut⤵️⤵️⤵️
Sebelumnya Wakil Bupati Bima Drs H Dachlan M Nur MPd telah turun langsung melakukan inspeksi mendadak terhadap seluruh rangkaian rekrut dan proses seleksi PPPK Kabupaten Bima yang memiliki jatah dan quota terbesar di 10 Kabupaten Kota di NTB.
Wabup menghendaki proses seleksi administrasi hingga pemberkasan dilakukan secara transparan, obyektif dan terbuka tanpa ada dusta diantara kita.
