Hasil dari jaring aspirasi anggota dewan ini kemudian akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing anggota sebagai laporan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pembangunan dalam RAPBD.
Nampak LBS bertemu dengan konstituennya di Aula Kecamatan setempat,
Dalam melaksanakan reses masa sidang tahun 2022 ini setiap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk melakukan kegiatan jaring aspirasi di delapan titik pertemuan di daerah pemilihan mereka.
Tidak terkecuali bagi Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekertaris DPD PDI Perjuangan NTB, Haji Lalu Budi Suryata, SP telah melakukan kegiatan resesnya di Dapil NTB V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Menurut politisi partai berlambang Banteng moncong putih ini menyatakan, selama masa reses, dirinya mengaku atmosfir kedekatan dengan warga semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Selama melaksanakan kegiatan reses ini, tentunya saya harus lebih dekat dengan konstituen, semakin lebih lagi guna menyerap aspirasi semaksimalnya” ujar Mantan Ketua DPRD Sumbawa yang telah duduk tiga periode ini.
Sesi foto bersama konstituen setelah acara reses LBS sukses di gelar
Selain itu, lanjut dia, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah pemilihan. Permasalahan umum seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya harus direspon positif untuk kemudian dibahas secara komisional atau di kantor DPRD.
Reses tersebut terjadwal mulai tanggal 23 hingga 30 Oktober 2022 dan semua Kecamatan di Dapil V dikunjungi, untuk Kabupaten Sumbawa sepuluh titik dan KSB sepuluh titik.
Kegiatan tersebut terfokus pada wilayah Kecamatan Labangka, dan Alas untuk Sumbawa sedangkan KSB di Maluk dan Jereweh.
Ketua BK ini mengaku mendapatkan aspirasi terkait dengan Sanitasi, Pelayanan Kesehatan dan sektor Pertanian yang perlu perlu perhatian serius.
“Utamanya yang pertama masyarakat Sumbawa tempat saya reses ini rata rata mereka memberikan masukan saran dan usulan yang menurutnya perlu segera ditindak lanjuti khan begitu adinda,” ucap LBS.
Aspirasi yang disampaikan warga yang pertama terkait dengan pelayanan Rumah Sakit di RSUP Provinsi. Nah jadi mereka minta supaya pelayanannya harus lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan jadwal operasi supaya tidak tertunda tertunda bahaya itu sich yang mereka inginkan karena berat beban kehidupan di RSUP itu bila lama ditindaklanjuti
“Mohon bagi pasien pasien yang jauh ini diprioritaskan oleh pihak terkait, terus kedua terkait dengan PMK ini. Untuk penyakit kuku dan mulut (PMK) baik untuk pemerintah Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk lebih maksimal melakukan upaya dan ikhtiar huniannya yang maksimal mengingat masyarakat sangat terpukul dengan kondisi ini
Oleh karena itu perlu langkah langkah strategis oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk berainergi mendorong percepatan huniannya.
Ketiga terkait infrastruktur fisik terutama di daerah daerah transmigrasi seperti di Labangka III dan V akses itu banyak yang apa namanya yach hampir terputus akibat terjangan air. Nah oleh karena itu perlu segera untuk ditindaklanjuti , nah termasuk juga tempat tempat ibadah dan banyak sekali usulan usulan pembangunan tempat ibadah yang hingga kini belum terealisasikan dengan baik oleh pemerintahan saat ini.
Ini perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah kabupaten maupun prov termasuk jg kondisi kawasan hutan kita
Ini tamparan keras buat pemprov terkait dengan degradasi kawasan hutan yang massive di hampir semua titik. Hampir semua di sumbawa lalu meranggas semua akibat tidak pertimbangkan tingkat kemiringan tatkala petani melakukan pemggundulan guna dipakai menanam dan bercocok tanam.
Bahkan elevasinya sampai 60 sampai 90 derajat itu masih juga dilakukan perambahan dan itu dibiarkan begitu saja untuk jagung dan tanaman tanaman lainnya
Hari ini harus menjadi perhatian utama dari semua kita tidak hanya pemprov ntb tetapi Kabupaten juga dong. Oleh karena itu untuk segera ditindaklanjutin termasuk juga terkait persoalan belum terselesaikannya bendungan Beringin Sila perlu kerendahan hati untuk duduk bersama pemerintah perlu fasilitasi duduk bersama masyarakat Menjelasjan detil terkait dengan pos saat ini
Masyarakat butuh didengarkan oleh karena itu perlu kerendahan hati menjelaskan kpd masy terkait perso perso tsb dan infrastruktur jalan kab lingjungan butuh paving blok paling menonjol yag warga inginkan dari dapil kami dan inshaaAllah tahun depan baik di Apbd murni maupun perubahan itu kita akan mediasi dan fasilitasi.
Pertama saya reses di Mapin Buer Kecamatan Alas Barat, kedua di Usar Mapin juga di Alas Barat karena disitu terkait dengan infrastruktur jalan usaha tani termasuk juga di Lengkong dan kasusnya sama juga soal infra terutama normalisasi sungai, jalan usaha tani, paving blok beberapa titik.
Kedua dilanjutkan ke Brora, Kecamatan Lopok berlangsung di Aula Pertemuan Dusun Muhajirin, disini warga mengeluhkan akses infrastruktur karena saat musim hujan tiba warga setempat sulit melalui akses dari dan ke desa maupun dusunnya. Termasuk jalan usaha tani, paving block gang,
Ketiga LBS berada di Desa Mamak KSB terkait dengan saluran irigasi yang merupakan tanggungjawab propinsi ,
” Kondisi saluran itu sangat parah di Desa Mamak bahkan dikhawatirkan sejumlah petani akan mengalami gagal tanam diakibatkan ketiadaan dam dan saluran yang bagus untuk pengairan padi maupun palawijanya para petani kita, dengan kondisi rusak parah hampir 10 tahun tidak diberesi dinas terkait di propinsi ntb., terangnya.
Masih LBS akronim keren buat H Lalu Budi Suryata,
“Sudah diajukan ke BWS dan BWS ternyata hanya menjadi penonton saja, hanya mendengarkan aja tetapi tidak ada reaksi padahal ini kebutuhan riil petani dan menurut pengakuan warga sudah 10 tahun tidak ditangani namun dibiarkan begitu saja.,” pungkasnya
Dalam kesempatan tersebut menurutnya, mayoritas warga pun mengungkapkan tidak ada realisasi dari BWS terkait sejumlah saluran irigasi di Desa Mamak yang sangat parah itu,
Mantan anggota DPRD Sumbawa tiga periode ini tak menyangka dalam resesnya menjumpai soal konflik dan sengketa pertanahan,
“Termasuk ada persoalan tanah juga muncul di Kecamatan Labangka III dan Labangka V , di Sepayung kemudian di Labangka III tepatnya di Desa Suka Mulia dan Suka Maju Kecamatan Labangka V, itu kasusnya hampir sama yaitu hak mereka yang sudah ditetapkan pemerintah daerah namun diabaikan oleh sejumlah pihak.,kesalnya.
Termasuk soal penerangan, usulan masyarakat Hindu dan Warga Bali lainnya yang bermukim dan menetap di Kecamatan Labangka V terkait dengan aliran listrik, mereka minta kepada PLN Cabang Sumbawa untuk tidak bersikap diskriminatif.
“Mereka katakan, jangan hanya gubuk atau kampung Sasak Lombok dan Sumbawa saja yang terpasang aliran listrik tetapi gubuk atau kampung Bali juga harus mendapat perlakuan yg sama…jadi mereka mohon kepada PLN Sumbawa untuk segera membangun jaringan listrik ke kampung mereka di labangka V, bebernya.
Jadinya warga menuntut hak haknya dan ada juga batas batas beneraoa wilayah antar desa dan kecMatan yang belum jelas tetapi yang sangat menonjol ketidakdisiplinan bidang pertanahan Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa guna melakukan penwrtiban terhadap sertifikat yang ada disana
Perlu dipersil persilkan mengingat warga sangat membutuhjannya untuk berusaha karena persil sertifikat bisa jadi agunan di bank dan korporasi lainnya untuk berusaha mendapatkan modal kegiatannya.
Sejak dipatok awal hingga detik ini tidak ada perhatian dari pertanahan untuk menertibkan padahal kita lihat di media sangat prioritas masalah sertifikasi milik rakyat, sengaja dibiarkan dan BPN hanya menjadi penonton padahal perintah sang menteri jelas meminta penertiban.
Ternyata di lapangan bobrok sekali padahal menterinya ucapnya bagus bagus tapi setelah kami cek seperti di Dapil saya para konstituen mengaku sangat kecewa terkait masalah ini. Mereka memgabaikan wilayah transmivrasi dan mementingkan atau mendahulukan kawasan lainnya.
Ini bukan kata saya yach, melaunkan kata warga dan fakta di lapangan, warga me gkritik langsung kementeriannya dan saya pun panas kupingku mensemgarnya. Teseh juga dengarnya.
Setelah di sejumlah tempat tersebt LBS bergerak melangkah maju menuju Brang Bara Kabupaten Sumbawa,
Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mendapatkan informasi tepatnya di jalan pahlawan, menemukan fakta ibu ibu marah marah di lapangan.
Saya menghadirkan Majelis Taklim yang sempat marah terkait sarpras dan infrasteuktur yang tdk maksimal akhirnya ketemu dengan majelis yang mulia ini, sejumlah ibu2 meminta atensi DPRD Provinsi NTB untuk memediasi fasilitasi terkait dengan aktifitas untuk pengajian, sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung organisasinya
Dari seluruh rangkaian reses LBS mayoritasnya mengeluhkan pelayanan infra dan suprastruktur yang cenderung jauh dari kelayakan dan sangat tidak memadai adanya. Selain itu, sarana kebersihan terutama Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum ada di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat meminta agar direalisasikannya sarana tersebut. Bukan hanya itu, fasilitas umum untuk kebutuhan air bersih belum tersedia.
Warga berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengakomidir sarana yang dibutuhkan warga. Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya turap/ saluran air
Lebih khusus, konstituen menginginkan perbaikan infrastruktur jalan desa yang notabenenya masih becek dan tidak terjamah perbaikan. Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan masyarakat ke wilayah perkotaan di beberapa daerah kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak. Tidak terkecuali persoalan pengangguran yang cukup banyak di kawasan tersebut. Karena itu, warga mengharapkan adanya hasil konkrit dari reses tersebut.
Adanya bantuan permodalan untuk mengembangkan bidang pertanian, khususnya dikembangkan okeh kalangan muda-mudi yang sama sekali tidak memiliki kesempatan medapatakan pekerjaan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tidak terkecuali masalah fasilitas umum seperti tempat penampungan sampah sementara atau bak sampah diusulkan oleh warga.
Selain Itu, perbaikan dan penambahan gedung sekolah sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar. Warga pun mengeluhkan masih adanya praktek bank keliling yang cukup meresahkan warga. Perbaikan infrastruktur jalan desa dan fasilitas bak sampah. Selain itu yang mendesak dikalangan pemuda ialah bantuan permodalan maupun pelatihan untuk peternakan.
Beberapa persoalan tersebut diatas mencuat diutarakan masyarakat pada umumnya. Masalah yang berkatian dengan kepentingan masyarakat banyak tentu harus diprioritaskan. Tidak terkecuali persoalan-persoalan yang sudah ditampung melalui kegiatan Reses H Lalu Budi Suryata SP Tahun Sidang 2022 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.(Nkm/Susi)
