Gambar adalah sebuah ilustrasi
SULTAN,
SEBUAH NAMA TANPA MAKNA
Oleh: Obima*
Kali ini saya bukan hadir untuk menyindir dan rasistensi melainkan bicara apa adanya dan bukan pula ada apa apanya, jujur ..
Sultan bagi Bima dan beberapa kerajaan lain saat ini – selain Yogyakarta DIY – hanya tinggal nama. Diributin juga enggak ada artinya. Makanya aneh kok bekas bangsawan ributin itu, untuk apa dan buat apa serta maslahatnya apa?
Motivasinya apa? Nama itu enggak berguna lagi secara sosial politik dan kultural.
Ya, di Bima yang masih ada sisa mental feodal bisalah gelar itu dikomodifikasi untuk berbagai kepentingan utamanya politik. Tetapi sejalan dengan telah majunya zaman makin rasionalnya masyarakat hal itu segera sirna. Barangkali IDP generasi terakhir eks bangsawan yang bisa nikmati komodifikasi itu. Sesudahnya agak sulit dan sangat sulit diterima.
Dulu, di era raja, sultan itu nama kepala negara, sangat sakral, punya marwah, memiliki pesona mistik dan bahkn raja dikatakan sangana ba jin, ruma atau representasi Ilahi dengan julukan khalifatullah.
Setelah kerajaan Bima bubar melalui Undang Undang NIT No. 01 Tahun 1950, berakhir sudah semua atributnya sebagai pusat adat, pusat sabda dan pusat titah.
Saya pribadi menduga mereka yang ribut itu terpesona oleh ilusi kehebatan masa lalu. Itu keliru kita sudah ada dialam yang lain tinggal di masa kini.
Syukur – syukur bisa mujur seperti IDP.
Enggak bisa lagi kayaknya sesudah era IDP.
Jualan politik ‘Anak Cucu Sultan’ hanya salah satu elemen saja, yang dia pake IDP DAHLAN. Selebihnya merupakan kecakapannya bermain politik yang dipadu dengan aura pesona pribagi UMI DINDA yang keren dan cakap. Sulit ditiru karena tiap orang punya pengalaman hidup berbeda.
Dia ditempa oleh kerasnya hidup dan sukses mengubah dirinya menjdi long life learner sejati.
Jadi berhentilah berhalusinasi akan kehebatan masa lalu Era Sultan. Nostalgia masa lalu hanyalah bunga bunga mimpi yang sangatlah sulit terwujudkan adanya.
Di Era kekinian ini masyarakat sudah sangat cerdas dan pintar untuk memilih dan memilah mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang patut dan mana yang tidak pantas serta mana yang aseli maupun buatan orang asing serta mana yang penting maupun urgently.
Telah banyak korban dari sikap kita melegitimasi kesultanan, atau Sultan. Sikap primordial ini telah menghancurkan trust dan kepercayaan publik, ambil contoh terkini kasus sejumlah oknum orang dekat Ferry Zulkarnaen seperti Luken dan Djunaidin memanfaatkan nama besar Sultan Abdul Kahir untuk memudahkan akal bulusnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi. Lembaga tersebut diberi nama Sekolah Tinggi Sultan Abdul Kahir Bima dan didirikan sekitar tahun 2007/2008 lalu yang berlokasi di Perbatasan Desa Penapali Kecamatan Woha.
Hasil dari keputusan itu, dibangunlah fondasi kelembagaan diatas tanah gunung yang berbatasan dengan tambak warga di sebelah barat dekat Dusun Muku Kecamatan Bolo, ada sekitar 1.800 mahasiswa terdaftar kala itu mayoritas guru namun tidak diakui pihak kemenristekdikti era SBY.
Akhirnya Dirjen Dikti keluarkan kondite dan menyatakan STAIS Sultan Abdul Kahir tidak diijinkan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Bima dengan alasan tidak memenuhi syarat akademis seperti laporan rutin dll yang mensyaratkan pula visitasi minimal grade A serta kepengurusan pengelolaan yang bukan ASN. Namun fakta yang terjadi pada lembaga bentukan Dae Ferry itu 100 porsen Ketua lembaga hingga dosen maupun stafnya adalah PNS diberbagai satker dan OPD terkait. Jadinya STAIS Sultan Abdul Kahir Bima dijadikan lahan sampingan untuk mengeruk keuntungan hingga nasib sekitar seribu orang lebih hingga kini berada diatas awang awang.
*Penulis adalah Warga Bima Aseli
dan kini tinggal di Mataram NTB.
