DOMPU, JEJAKMEDIA||Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam aliansi, IMM, HMI MPO, LMND, GMNI dan sejumlah OKP maupun Paguyuban yang ada di Kabupaten Dompu menggedor pintu DPRD di Jalan Lintas Soekarno – Hatta Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, (1/9) menindaklanjuti seruan nasional aksi serentak tandai keprihatinan atas kondisi terkini kebangsaan dan keindonesiaan.

Demonstran datang dengan ribuan massa dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang terkemuka di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Kekompakan para demonstran dalam menggabungkan aspirasi patut diacungi jempol, mereka benar-benar bersama memperjuangkan hak-haknya.

Ketua IMM Hafi Darmawan meminta DPRD Kabupaten Dompu serius mengarusutamakan urusan kerakyatan dan kemanusiaan. Dalam orasinya ia melihat masih banyak persoalan yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya .

” Kita siap bersama pemerintah saat ini untuk memajukan daerah, Dompu harga mati kami bela,” ucapnya.

“Kami yang tergabung dalam aliansi, IMM, HMI MPO, LMND, GMNI dari OKP sisanya dan Paguyuban yang ada di Kabupaten Dompu akan tetap terus mengawal perjuangan ini,” tuturnya.

Terpantau, Massa aksi diterima 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Dompu. Uniknya dalam aksi ini, Bupati Dompu, Bambang Firdaus turut hadir menemui mereka dengan cara duduk bersila bersama beralaskan tanah dan aspal. Meskipun ngos-ngosan menempuh perjalanan kaki yang jauh nya lebih kurang satu kilometer dari Kantor Bupati Dompu.

Ribuan demonstran tersebut memadati ruas jalan lintas Sumbawa Bima tepatnya di bilangan Soekarno Hatta Kabupaten Dompu, alhamdulilah demonstran di Bumi Nggahi Rawi Pahu sangat tertib menyampaikan pendapat di muka umum tanpa adanya aksi kekerasan dan turut dijaga ketat aparat kepolisian setempat.

Salah satu Orator yang mewakili LMND, Imran, meminta kepada pemerintah Kabupaten Dompu agar segera memikirkan nasib buruh di daerahnya yang kian hari kian sulit menerima kenyataan hidup.

” Kami minta tolong agar rancangan UU terbaru Ketenagakerjaan segera diajukan dan dipatenkan serta sikap kita menolak keras rancangan itu menggunakan skema Omnibuslaw,” pintanya.

Imran mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk peka terhadap keadaan ekonomi bangsa dan kondisi daerah saat ini yang menimbulkan pengangguran yang begitu dahsyat dari tahun ke tahun.

Senada dengan Imran, Orator dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM), Amin, menegaskan pula bahwa dirinya kini kembali hadir di Kantor DPRD untuk menagih janji anggota dewan sebelumnya yang menjanjikan kesejahteraan.

” Saya bukan baru kali ini berdemo, namun hari ini saya akan kembali menagih janji anggota dewan untuk kepentingan masyarakat, hidup rakyat!,” pekiknya diatas podium jalanan yang di sambut rekan-rekan yang lainnya.

“Krisis kapitalis yang terjadi dari tahun 2008 sampai hari ini telah menindas rakyat kita secara berkesinambungan tiada henti dan hal tersebut diperparah oleh sikap anggota DPRD yang tidak peka dan memiliki sense of crisis, bahkan melakukan pembiaran atas kondisi ini secara massif bahkan berkelanjutan” bebernya saat berorasi dihadapan ribuan massa demonstran yang menyaksikan.

Senada dengan para orator diatas, salah satu Orator yang enggan disebutkan namanya pada media JejakNtb menyinggung juga langka nya tabung gas melon 3 Kg yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Dompu.

“Akhir ini kita dihadapkan pada kesulitan mendapatkan barang tersebut, apa sebenarnya yang terjadi,” tanyaknya dengan nada heran.

Menanggapi aspirasi masyarakat dari berbagai organisasi lintas kemahasiswaan dan kepemudaan, Bupati Dompu dalam tanggapan nya menyampaikan bahwa dalam rangka mengambil kebijakan mensejahterakan rakyat yang urgensi dilakukan

“Pertama, soal kelangkaan elpiji. Ini sebenarnya masalah nasional dan tidak hanya terjadi di daerah kita. Ada beberapa faktor namun kita tidak mengambil sample apa saja sih yang menjadi kelangkaan ini

Kedua,  Soal keluhan petani yang dominan memanfaatkan tabung gas untuk adik – adik ketahui, saya telah menemui Dirjen SDM Kementerian, alhamdulilah dari awal kita 2024 itu 6.269 ton jatah atau quota yang di Dompu untuk gas dan 2025 sebanyak 6.250 ton dan kenaikan 161 ton, artinya ada kenaikan signifikan.,”papar Bambang Firdaus

“Mudah – mudahan , penambahan kuota akan menjawab dari pada Kelangkaan di hari ini, yang jelas papi tidak tinggal diam anakku dan adik adikku semuanya

Selain itu Bambang mengaku tidak tinggal diam dan berpangku tangan mencermati dinamika dan kebutuhan lainnya termasuk dirinya mengaku tidak pernah istirahat yang maksimal kurun enam bulan ini karena sibuk hilir mudik melobi segala kekurangan di pusat dan memastikan rakyatnya tidak susah.

Selain itu Bupati yang akrab disapa Papi itu menyebutkan telah mengupayakan peraturan bupati (perbup) tentang petani agar petani menjadi profesional tidak memonopoli pupuk dan obat-obatan serta lainnya dan berencana membuat satuan khusus yang menangani kelangkaan gas melon. “Iya, akan kita laksanakan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Terkait kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji diakui bukan karena kelangkaan tetapi adanya permainan di tingkat pengecer .

Diakhir unjuk rasa, DPRD Kabupaten Dompu yang di pimpin Ketuanya, Ir Muttakun dan didampingi Wakil Ketua Kurnia Ramadhan membacakan pernyataan sikap 30 anggota dewan atas carut marutnya kondisi bangsa dan negara saat ini. Adapun isi pernyataan sikap tersebut antara lain:

Dengan kebijakan pemerintah yang carut marut saat ini dan mengacu kepada gerakan serentak mahasiswa pelajar dan buruh seluruh Indonesia maka DPRD Kabupaten Dompu

• Menolak segala kebijakan yang menyengsarakan rakyat termasuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan rumah untuk DPR dan DPRD termasuk yang ada di kabupaten kita

Setelah Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu membacakan pernyataan sikap tersebut lalu disepakati oleh rekan-rekan se- profesinya yang telah menunggu dengan cara duduk di tanah bersama para demonstran.

Untuk diketahui, Bupati Dompu Bambang Firdaus dalam merespon aksi ribuan demonstran yang telah berada di bundaran Soekarno Hatta Jalan lintas Sumbawa – Bima uniknya berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan pribadi maupun dinas. Hal ini bukan pencitraan melainkan menghindari kemacetan dan jarak kantor Bupati dan DPRD sekitar satu kilometer.

Redaksi _