Tak Hadiri Hearing DPRD, LSM Hakiki minta DPRD turun lapangan cek dan Undang Kembali BPJN dan Satker NTB
Reporter Bella Safitri
Editor : Abdul Ma’ruf Rahmat SP
Sumbawa | Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa sedianya menggelar hearing terkait dengan Pekerjaan PPK 2.3 Pelaksanaan Jalan Nasional NTB Anggaran P2KT. Tahun 2021. pada pada Senin (25/07) bertempat di ruang rapat pimpinan Lt. II DPRD Kabupaten Sumbawa. Namun pihak Kepala BPJN NTB dan Satker NTB tidak dapat hadir.
Rapat tersebut dipimpin oleh Edy Syarifuddin selaku Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa didampingi Gahtan Hanu Cakita, H. Mustajabuddin, S.Sos, Ahmad Adam, Indradiawan, S.Pd, Sri Wahyuni.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, LSM Hakiki. Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB, Satker PJN NTB, PPK 2.3 PJN NTB, Pengawas PPK 2.3 PJN NTB tidak turut hadir.
Hearing tersebut digelar untuk menindaklanjuti surat masuk ke Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa terkait dengan Pekerjaan PPK 2.3 Pelaksanaan Jalan Nasional NTB Anggaran P2KT. Tahun 2021 .
“Kita ketahui bersama bahwa beberapa OPD yang diundang seperti Satker dan Balai tidak turut hadir tapi sekalipun demikian kami memohon kepada teman – teman dari LSM hakiki untuk menyampaikan apa persoalan yang sebenarnya terjadi terkait dengan proses pelaksanaan jalan nasional”. Ucap Edy
Iying Gunawan selaku Ketua LSM Hakiki Sumbawa menegaskan dirinya memang telah bersurat kepada Komisi III melalui DPRD Kabupaten Sumbawa mengenai pertemuan siang ini. Namun yang menjadi masalah ketika pihak terkait yang memberikan penjelasan tidak turut hadir.
Iying mempertanyakannya alasan ketidakhadirannya yang sedianya akan menyampaikan apa yang menjadi temuan lembaganya, karena hal ini tentang hajat hidup orang banyak dan juga tentang hal yang seharusnya didapat oleh rakyat terutama Kabupaten Sumbawa terkait anggaran yang bersumber dari APBN.
“ Kami melihat Pelaksanaan jalan kami duga tidak sesuai dengaan spek yang ada. Banyak Informasi yang kami terima dan kami melakukan investigasi dari batas Boak sampai tapal batas daerah Dompu. Fakta lapangan yang kami temukan yakni kualitas pekerjaan PPK 2.3 diduga tidak masuk dalam standar spesifikasi yang berlaku” Bebernya
Masih lanjut Iying, point yang harus kami sampaikan adalah kami meminta untuk turun lapangan, dan sebelum turun kami meminta untuk ini diagendakan sampai pihak terkait dapat hadir.” Tegasnya
“Kami memohon juga kepada DPRD untuk mengaudit anggaran dari temuan kami dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Kenapa kami memberi perhatian terhadap hal ini karena kami tidak ingin anggaran yang dibayar dengan pajak rakyat melalui infrastuktur yang dibangun tidak sesuai dengan anggaran yang sepantasnya didapatkan sehingga kualitas pekerjaan itu terlalu jauh dibawah standar” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Raden Teguh dari LSM Hakiki bahwa sangat penting kehadiran PPK dan Satker. Menurutnya mengacu terhadap pekerjaan dan apa yang di lihat, maka belum sesuai dengan aturan yang dipakai, sehingga butuh klarifikasi sementara dipertemuan tersebut orang yang bertanggung jawab sebagai PPK maupun Satker tidak hadir. Jelasnya.
Kemudian lanjutnya, Saya harap agar apa yang menjadi keluhan dan pesan rakyat disampaikan sebagai pengemban amanat rakyat. saya juga berharap agar ini diagendakan ulang sesuai dengan apa yang dijadwalkan”. Cetusnya
Kemudian ujarnya, kehadiran Kepala Dinas PUPR disini juga dapat mengambil hikmah, bisa jadi laporan ini tidak dipercaya maka silahkan survey ke lapangan. Kami semua hadir disini berdasarkan fakta dan data, kami tidak mungkin menyia – nyiakan waktu. Saya minta tolong dari simpangan boak sampai arah plampang diliat betul dikarenakan anggaran yang cukup besar dan itu merupakan pajak rakyat. Pungkasnya
Ditambahkan oleh Idrus Aljufri yang biasa disapa Jack mengatakan agar diperhatikan.
“ini bukan pertama kali kami menyampaikan akan tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Saya meminta tolong kepada perwakilan rakyat yang ada ditempat ini agar turun langsung ke Lapangan dan membuktikan langsung mulai dari Simpang Boak, kebanyakan orang jatuh karena untuk menghindari jalan yang begitu parah. karena percuma surat masuk terus menerus tetapi selalu diabaikan. Terakhir kalinya mungkin ketika ini tidak direspon kami akan melalui jalur hukum. karena kewajiban kami sebagai rakyat dan sebagai lembaga mewakili rakyat kami menangis. Bukan hanya dijalur Boak- Empang bahkan sampai ke lunyuk, jalan Kabupaten, Provinsi bahkan pusat. Saya memohon kepada ketua komisi III agar persoalan ini tuntas sebelum berlanjut. Tegas Jack.
Menanggapi hal tersebut, Edy Syarifuddin selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa dirinya secara kelembagaan Komisi III telah berupaya semaksimal mungkin bersurat dan mengundang pihak terkait untuk hadir agar semua persoalan menjadi terang benderang. Tetapi Sebagaimana yang diketahui anggaran ini bukan dari APBD sedangkan yang tidak hadir disini adalah bukan leading sektor kami juga. Ini sulit bagi kami Komisi III, jadi mohon dipahami. Jelasnya
Meskipun demikian, justru kami mendukung teman – teman LSM untuk melakukan pengawasan dari beberapa proyek yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kami akan bersurat nanti ke Pemerintah Provinsi terkait persoalan ini. Ucap Edy
Kadis PUPR Dian Sidharta, ST., MM menanggapi bahwa tidak ada yang sia-sia dengan pertemuan siang hari ini. Sesungguhnya pertemuan ini tidak harus hearing yang penting konstruktif. Apa yang diinginkan dan dirasakan oleh masyarakat yang diwakili oleh LSM itu merupakan keluhan yang mungkin memang ada. Yang didatakan mungkin karena dugaan. Jadi menurut Dia , secara teknis adalah pendekatan dari Dinas termasuk dalam hal ini bagian jalan. Menurutnya bila ada hal – hal yang diduga maka peran legislatif bisa mensupport kearah audit sehingga terukur. Urai Dian
” Saya rasa itu bisa jadi langkah pertama yang mana jadi supporting kita kepihak pengguna anggaran ataupun PPK. Jadi bagus sekali pertemuan hari ini tidak dalam arti mengetahui apa sebabnya. Oleh karena itu mungkin langsung aja dijadwalkan kalo memang mau turun lapangan karena ini sudah berlarut – larut. Cari yang lebih konstruktif. Misalnya bisa melakukan audit kalo memang ada peluangnya ketika itu ada bagaimana penyelesaiannya. Intinya Mencari solusi. Pungkas Dian.
Ditempat yang sama, atas usul kadis PUPR dikuatkan oleh H Yudi Patria Negara ST.MM selaku Kabag Administrasi Umum Pembangunan Setda Sumbawa.
“Apa yang disampaikan kadis PUPR tadi bagi kita sebagai Pemerintah daerah biasanya mendapatkan pemberitahuan kegiatan kemudian nanti biasanya akan ada sosialisasi. Dalam tahap pengerjaan memang kita tidak terlibat bahkan pengawasan tidak ada disitu. Tetapi untuk kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh balai jalan maupun Provinsi itu sudah melalui proses audit. Sesuai yang disampaikan Pak Kadis tadi jika memang kita dibutuhkan untuk turun lapangan kami siap untuk mendampingi. Terangnya.
Anggota DPRD lainnya Ahmad Adam dan Gathan Hanu Cakita juga menyarankan agar dilakukan penjadwalan ulang pertemuan dengan para pihak.
” Berkaitan dengan persoalan peninjauan lapangan oleh kami Komisi III sah – sah saja, kami siap tetapi menurut saya alangkah baiknya mari kita agendakan dulu pertemuan selanjutnya agar kita mendapat penjelasan. Setelah mendapat penjelasan baru kita turun kelapangan. Ucap Adam.
Diakhir pertemuan Pimpinan Rapat mengeluarkan rekomendasi agar meminta Pimpinan DPRD melakukan
koordinasi kembali kepada pihak balai PJN Satker PJN dan PPK 2.3. PJN Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat. (AM/Ruf)
