Sambut Roadshow Menko PMK Pemda Sumbawa Gelar Rapat
Teknis
Oleh : Abdul Ma’ruf Rahmat SP
Sumbawa – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) direncanakan akan melaksanakan road show dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat teknis pada Jumat 17/2/2023, di Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa.
Rapat teknis tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat – Varian Bintoro, S.Sos., M.Si. yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sumbawa – Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si dan Perangkat Daerah terkait.
Dalam arahannya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengatakan bahwa rencana agenda Road show secara daring Menko PMK dalam percepatan penurunan stunring dan kemiskinan ekstrem bersama kabupaten/kota se-NTB insyaa Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 secara serentak melalui daring/zoom meeting bersama kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
Dalam agenda dimaksud yang akan mempresentasikan terkait penanganan stunting secara panel ada 3 kabupaten /kota yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima, sedangkan untuk 7 Kab/Kota lainnya termasuk Kabupaten Sumbawa untuk berdialog singkat terkait isu/kendala/solusi dalam percepatan penurunan stunting.
“Ada 3 hal pokok yang dipaparkan oleh asisten deputi bidang moderasi agama kemenkopmk RI, yaitu terkait arahan menkompmk, prevalensi stunting Indonesia dan teknis pelaksanaan roadshow daring”. Urainya.
Terkait prevelansi stunting disampaikan bahwa berdasarkan hasil SSGI – Sistem Survey Gizi Indonesia Tahun 2022 terdapat 5 provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya masih tinggi yaitu NTT 35,3 persen, Sulawesi Barat 35,0 persen, Papua 34,6 persen, NTB 32,7 persen, Aceh 31,2 persen dan Papua Barat 30,2 persen.
Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi isu/kendala dan mendiskusikan solusinya utk percepatan penurunan stunting di NTB.
Selain berdasarkan data hasil SSGI dimaksud, terdapat metode pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat yaitu e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan SSGI ( Survei Status Gizi Indonesia ).
Selanjutnya Asisten menyampaikan bahwa walaupun dari sisi persentase berbeda dalam pelaksanaannya antara PPGBM dan SSGI, . untuk hasil dari PPGBM Kabupaten Sumbawa sangat luar biasa, di tingkat Nusa Tenggara Barat mencapai 8,11 % pada tahun 2022, sedangkan dari SSGI Kabupaten Sumbawa berada di 29,7 % sehingga ini ada perbedaan dari sisi pelaksanaan survei, hal inilah yang yang akan disampaikan pada tanggal 28 Februari 2023.
“Apakah Kabupaten Sumbawa akan menggunakan SSGI atau PPGBM, hal ini yang perlu disiapkan oleh Bappeda, Dikes, serta KB untuk dialog di tanggal 28 Februari 2023 mendatang,”Tutupnya
