Jejak/Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa Ketua MPR RI 2013-2014 yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, mengungkapkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menghadapi berbagai persoalan bangsa yang sangat pelik. Tantangan tersebut termasuk menyelamatkan masa depan demokrasi Pancasila yang berhadapan dengan demokrasi kapitalisme.
Sebagai salah satu solusi, Indonesia bisa menggunakan sistem pemilu campuran untuk Pileg, serta pemilihan tidak langsung untuk Pilkada. Misalnya, tiga partai politik yang memenangi Pileg di daerah tersebut dapat mengajukan Calon Kepala Daerah untuk kemudian dipilih melalui DPRD.
“Sistem pemilu campuran juga pernah saya tawarkan saat menjabat Ketua DPR RI 2018-2019. Mengkombinasikan pemilihan langsung dengan pemilihan proporsional. Beberapa negara sudah menggunakan, seperti di Jerman. Pemilih bisa tetap memilih calon legislatif secara langsung, namun partai politik juga punya peran besar dan dapat mengajukan kader terbaiknya duduk di parlemen,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Ketua MPR RI 2013-2014, Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, di Jakarta, Selasa, (4/6).
Hadir dalam acara tersebut para Wakil Ketua MPR antara lain, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum bahwa calon yang ingin maju dalam pemilihan, selain memiliki kualitas dan integritas, juga harus memiliki ‘isi tas’. Demokrasi Pancasila yang sesuai sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kini malah berubah menjadi demokrasi NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Telah terjadi kapitalisme politik, karena demokrasi malah dinilai dengan angka-angka. Sangat jauh dari nilai proklamasi dan reformasi.
“Di Amerika yang liberal saja, kondisi politik uang tidak terjadi. Tidak seliberal seperti di Indonesia saat ini. Hal itu karena pendidikan dan pendapatan masyarakatnya sudah tinggi. Justru para calon yang dibiayai publik. Seperti Barack Obama yang sukses menjadi Presiden dengan dibiayai publik. Begitupun dengan sosok Claudia Sheinbaum, yang baru saja menjadi perempuan pertama yang terpilih menjadi Presiden Ekuador,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Sidarto Danusubroto juga menekankan pentingnya mengkaji kembali keberadaan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasca empat kali amandemen, dengan adanya ketentuan “efisiensi berkeadilan” yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4, dianggap telah mengubah konsep negara kesejahteraan (Welfare State) menjadi liberalisasi sistem ekonomi.
“Kegiatan ekonomi menjadi bisa dikendalikan oleh mekanisme pasar yang cenderung menciptakan penguasaan terhadap potensi ekonomi hanya pada segelintir orang/kelompok saja. Hal ini kemudian berkembang menjadi ekonomi liberal dengan munculnya praktik-praktik oligopoly bahkan monopoli. Tidak heran jika keran impor terhadap berbagai kebutuhan pokok terbuka lebar. Peran asing dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam berupa minyak, gas, dan mineral lain yang terkandung di dalamnya, juga menjadi terbuka lebar. Perlahan peran negara menjadi hilang,” pungkas Bamsoet.
Sebelum bertemu Sidarto Danusubroto, Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR sudah bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono. Pada sore hari nanti dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Rabu, (5/6), akan bertemu mantan Ketua MPR RI Amien Rais, dan Sabtu, (8/6), akan bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sebagai rangkaian penutup kunjungan Silaturahmi Kebangsaan, pimpinan MPR akan bertemu Presiden RI ke-6 Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Joko Widodo. Puncaknya, mereka akan bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menyerahkan berbagai masukan yang didapat selama melakukan Silaturahmi Kebangsaan.
Biro Jakarta
