Pimpinan Komisi III Edy Syaripudin Minta Pemda Kaji dan Selamatkan Lingkungan Hidup Pasca Banjir Empang
Oleh Abdul Ma’ruf Rahmat SP
JejakNTB. com | Musibah banjir yang berulang setiap tahunnya di Kecamatan Empang dan sekitarnya menjadi perhatian dan keperihatinan Pimpinan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa Edy Syarifuddin. Ditemui di ruang kerjanya Kamis (16/3) Edy akrab disapa mengharapkan kepada semua pihak tidak memandang remeh musibah ini, karena kejadian serupa bisa saja terjadi dimasa yang akan datang makala tidak ada ikhtiar untuk menghindari banjir. Dirinya berharap kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengkajian secara mendalam, akar penyebab banjir, melakukan mitigasi bencana dan solusi solusi yang bisa dilakukan.
“Dengan pemetaan masalah yang konfrehensif apara pihak akan dapat berpartisipasi dalam menangani banjir yang berulang setiap tahunnya” Ungkap Edy
Kita ketahui, yang bulan lalu terjadi, Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Empang dan sekitarnya pada Sabtu (25/2/2023) siang hingga malam hari, mengakibatkan air sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Sedikitnya 8 desa di Kecamatan Empang diterjang banjir. Kedelapan desa terdampak antara lain, Desa Jotang Beru, Ongko, Pamanto, Bunga Eja, Empang Bawah, Empang Atas, Jotang, dan Gapit. Tercatat, 7.107 jiwa terdampak peristiwa ini.
Kemudian lanjutnya, hal tersebut merupakan peristiwa yang patut menjadi perhatian bersama, kita tak bisa tinggal diam menonton dan pasrah dengan alam, namun kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memperbaiki alam.
“Jadi terjadinya banjir yang boleh dikatakan hampir setiap tahun di kecamatan Empang menjadi trauma tersendiri bagi warga masyarakat, karena pasti ada sebab akibat yang pertama bisa jadi banjir itu karena disebabkan oleh terjadinya illegal logging atau penebangan di hutan, Kemudian yang kedua bisa juga sungai yang berada di sekitar desa terjadi pendangkalan oleh karena itu maka ini menjadi tugas daripada Pemerintah Daerah. dan kami sebagai Pimpinan Komisi 3 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka penanggulangan banjir yang terjadi di kecamatan Empang sebab Ini juga amanah UUD 45 Pasal 28H telah menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Urai Edy.
“Pemerintah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang mencegah terjadinya banjir, diantaranya melakukan normalisasi sungai yang ada, mencegah terjadinya penebangan liar yang membuat bukit dan gunung gundul tanpa pohon besar. karena jika hujan deras, atau sedang maka sedimentasinya akan mengalir ke dalam sungai” Urai Edy Anggota Fraksi Nasdem dari dapil 2 ini.
Masih kata Edy, Karena kami juga di Komisi III yang bermitra dengan OPD teknis yang menangani pembangunan infrastruktur, maka dampak banjir juga adalah kerusakan infrastruktur umum maupun private. Maka pemerintah perlu mendata dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum.
“Meskipun kondisi sekarang infrastruktur jalan kita masih belum mantab semua, karena banyak infrastruktur jalan baik di timur, barat da selatan masih banyak yang belum bagus atau belum mantab, ini juga “PR” Pemerintah Daerah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu kami Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan Jalan setiap tahun. Bahkan pos anggaran bisa lebih besar kalau jalan itu tidak dipelihara” tegas Edy.
Bahkan kata Edy, Kalau kita lihat secara menyeluruh secara umum kabupaten Sumbawa ini, masih banyak saudara-saudara kita yang belum ada akses jalan artinya masih terisolir, diataranya di daerah yang berada di kecamatan orang telu, kecamatan Alas, Kecamatan Ropang, Kecamatan Tarano, dan Kecamatan lainnya. Oleh karenanya Kami sangat berharap harus ada pemerataan pembangunan sebab kalau tidak terjadi pemerataan pembangunan maka jangan bermimpi bahwa kesejahteraan itu akan terwujud. visi misi yang tercantum dalam Pemerintahan Mo – Novi ini Saya kira tidak akan berjalan maksimal tanpa infrastruktur yang baik disamping juga ada infrastruktur kesehatan, Infrastruktur pendidikan dan sebagainya.
“Kami mengapresiasi infrastruktur kesehatan yang semkin dibenahi, dan saya kira cukup representatif. Sementara di sektor Pendidikan kami masih menjumpai masalah penempatan tenaga pendidik yang kurang memadai di sekolah satap, terkadang hanya ada 1 sampai dua PNS sisanya honorer. Ungkap Edy
Untuk membangun Sumbawa yang bermottokan Samawa Sabalong Samalewa da kini di pemerintahan Mo Novi dengan Sumbawa Gemilang dan Berkeadaban belum bisa seutuhnya wujud kalau semua infrastruktur itu tidak terjadi pemerataan, itulah yang harus dikejar”Pungkas Edy.
(Ruf)
