JejakNTB.com |”Pemilu 2024, telah menjadi kebijakan negara, yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah,” kata Puan Maharani dalam pidatonya saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Sikap Puan ini dengan terang dan tegas menolak kelompok yang berupaya membangun narasi perpanjangan masa jabatan Presiden. Pada posisi ini, Puan sedang memastikan langkah sebagai Ketua DPR RI. Menjadikan dirinya sebagai garda terdepan menjaga demokrasi. Sebuah ikhtiar untuk menjaga amanat reformasi. Memastikan konstitusi terjaga dan demokrasi bekerja.
Puan Maharani, kini tengah mengambil bagian menuliskan tinta sejarah bangsa ini. Bangsa yang terus belajar agar demokrasi terus bekerja. Agar konstitusi terjaga. Memastikan kebebasan dilindungi tanpa melanggar konstitusi.
Sejarah bangsa ini telah mencatat, bagaimana kekuasaan yang tak terbatas telah merontokkan sendi kehidupan republik ini. Kekuasaan yang korup, kolutif dan nepotis. Kekuasaan yang menelantarkan amanat penderitaan rakyat. Kekuasaan yang serakah. Kekuasaan yang antidemokrasi. Kekuasaan yang menjadi alat akumulasi kapital pada segelintir orang.
Kekuasaan yang tak terbatas itu kemudian dihentikan oleh gerakan reformasi. Tapi, syahwat berkuasa yang tak terbatas itu belum dan tak mau berakhir. Syahwat purba keserakahan itulah yang kini ke luar dari persembunyiannya. Ia ingin kembali, sebagaimana dulu, dengan atas nama demokrasi. Atas nama kehendak rakyat. Caranya bisa tak sama, tapi tujuan tetap: _berkuasa dengan menghalalkan segala cara._
Pernyataan Puan Maharani yang memastikan bahwa pemilu 2024 adalah kebijakan negara sebagai perlawanan terhadap narasi penundaan pemilu. Sebuah perlawanan atas upaya kembalinya kekuasaan yang tak terbatas.
*Perlawanan Puan ini adalah kesaksian. Bahwa, demokrasi akan bekerja di bawah bendera konstitusi.*
*Merdeka!*
_Lampu Indonesia_ [Tien]
