JejakNTB.com—Pekerja Migran Indonesia asal NTB masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karenanya, Pemerintah provinsi NTB terus berkomitmen untuk mewujudkan NTB Zero Unprosedural Migrant dengan cara menggandeng the International Organization for Migrant (IOM) United Nations dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai buruh migran ilegal.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima audiensi IOM UN secara daring di ruang kerjanya, Senin (21/02).
“Karena memang NTB ini data migrannya termasuk yang terbesar di Indonesia, maka menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk berkolaborasi bersama seluruh stakeholders termasuk IOM untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan migran,” jelas Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB menyatakan bahwa pemerintah Provinsi NTB sangat menyambut baik dan siap mendukung kerjasama dengan IOM UN karena sangat sesuai dengan apa yang diikhtiarkan.
“Atas nama pemerintah provinsi NTB, kami sangat menyambut baik program kerjasama ini karena sangat sesuai dengan apa yang sedang kita perjuangkan di NTB, yaitu NTB Zero Unprosedural Migrant. Kami akan terbuka dan support semampu kami dari sisi pemerintah sehingga permasalahan ini dapat terurai dengan baik,” imbuh Ummi Rohmi.
Selain itu, ia juga berharap kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan IOM UN dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan multiplier effect.
“Terima kasih kepada IOM, harapan kami nanti eksekusi programnya bisa efektif dan tepat sasaran dan membawa dampak besar terhadap pemberdayaan buruh migran sehingga kemudian bisa memberikan multiplier effect,” harap Ketua DPRD Kab. Lombok Timur periode 2009-2013 tersebut.
Sebagai informasi, IOM UN akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mendukung Pemerintah Indonesia untuk melindungi para pekerja migran mulai dari sebelum pemberangkatan ke luar negeri hingga akhirnya kembali ke Indonesia.
Adapun daerah sasaran IOM UN dalam program kerjasamanya dengan Pemprov NTB yaitu, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, karena kedua daerah tersebut merupakan daerah penyumbang migran terbanyak di NTB.
IOM adalah organisasi antarpemerintah utama di bidang migrasi. IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.
Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam audiensi tersebut, yaitu Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB dan Kepala Dinas DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. (dea/aff/diskominfotikntb)
