Pemkab Sumbawa dan BPKP Perkuat Sinergi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
SUMBAWA BESAR|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus meneguhkan komitmennya dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sinergi dan pendampingan bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah strategis ini ditandai dengan pelaksanaan pertemuan entry meeting / penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan dan manajemen kinerja yang berlangsung, di Ruang Rapat Bupati Sumbawa pada Rabu, 3 Juni 2026.
Bupati Sumbawa Ir Haji Syarafuddin Jarot MP, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan rakyat agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa dukungan dan asistensi dari BPKP sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan jauh dari celah penyimpangan. Sinergi ini adalah kunci agar pemerintahan kita akuntabel dan berkinerja tinggi,” ujar Bupati.
Masih Bupati Sumbawa,
Bupati Sumbawa, beliau sangat mengapresiasi Kepala BPKP yang telah bersedia membantu Pemerintah Kabupaten Sumbawa terutama untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Ini diharapkan agar tata kelola Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan makin baik kedepan dan dapat meningkatkan kualitas kompetensi aparat, aparatur, dan auditor/pengawas internal, serta dapat mempercepat roda pemerintahan yang tetap mengikuti prosedur, Ujarnya.
Kepala BPKP Provinsi NTB, Adrian Puspawijaya, Ak., M.E., menyampaikan diskusi ini untuk menindaklanjuti arahan BPKP Pusat, terkait evaluasi, perencanaan dan penganggaran yang sedang berjalan. Ini merupakan rangkaian kegiatan BPKP juga telah dilakukan di Tahun Sebelumnya. BPKP ini bertujuan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.
Lebih lanjut, sambung kepala BPKP, Selain untuk mengawal program pusat di daerah, tetapi juga memperbaiki tata Kelola di Pemerintah Daerah. Pada kesempatan ini juga termasuk Kesiapan peningkatan kapabilitas SDM Aparat, aparatur dan inspektur di Kabupaten Sumbawa. Serta, ini juga sekaligus peningkatan kapabilitas BUMD dan BUMDES, Pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Adrian Puspa Wijaya, Ak., M.E., memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Sumbawa . Pihaknya siap mengawal akuntabilitas keuangan daerah melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Fokus kami bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga memberikan nilai tambah (value added). BPKP akan terus mendampingi Pemkab Sumbawa dalam manajemen risiko dan tata kelola, sehingga pemerintah daerah tidak hanya akuntabel, tetapi juga adaptif dalam melayani masyarakat,” jelas Kepala BPKP NTB beberapa waktu lalu.
Adapun ruang lingkup sinergi ini meliputi:
- Asistensi Perencanaan dan Penganggaran: Memastikan target program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Penguatan SPIP dan SAKIP: Mendorong peningkatan maturitas sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Pencegahan Risiko Penyimpangan: Mitigasi dini terhadap risiko hukum dan tata kelola keuangan daerah.
Dengan sinergi ini, Pemkab Sumbawa optimis mampu meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini maupun tahun tahun akan datang.(JN)
