Oleh: Anugrah Fajar Fahrurazie, S. IP, M. Si
JEJAKNTB.COM |Dalam beberapa tahun terakhir, narasi pelayanan kesehatan yang hangat dibicarakan masyarakat cenderung mengarah pada satu kekhawatiran: rumah sakit seolah bergerak seperti korporasi, bukan lagi sebagai institusi pelayanan publik. Banyak pihak merasa bahwa biaya layanan makin tidak terjangkau, dan pasien kerap dipandang sebagai “klien”, bukan sebagai warga yang sedang berjuang untuk sembuh. Namun, dalam upaya memahami kondisi ini, kita perlu menggali lebih dalam — bahwa problem ini bukan semata lahir dari keserakahan institusi, melainkan dari sistem yang turut membentuknya.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah sakit, terutama milik pemerintah, berada dalam tekanan biaya operasional yang tinggi. Gaji dan insentif dokter spesialis yang berkompeten tidak sedikit. Ketersediaan alat kesehatan, pemeliharaan sarana, serta tuntutan pemenuhan standar akreditasi nasional juga membutuhkan dana yang besar dan berkelanjutan.
Salah satu dilema terbesar datang dari pola pembiayaan melalui jaminan kesehatan nasional. Skema klaim BPJS Kesehatan yang bersifat retrospektif—dibayar setelah layanan diberikan—membuat rumah sakit harus terlebih dahulu menalangi pembiayaan pelayanan. Proses verifikasi yang ketat, audit internal, dan kadang keterlambatan pembayaran menambah tekanan pada likuiditas rumah sakit. Ini berbeda dengan skema asuransi swasta atau asuransi asing, di mana sistem prepaid dan tarif yang lebih tinggi memberikan fleksibilitas manajemen rumah sakit dalam menyusun pembiayaan dan pelayanan.
Dalam konteks ini, munculnya upaya rumah sakit untuk menarik pasien umum, meningkatkan pelayanan berbayar, atau membuka layanan unggulan berbiaya tinggi bukan semata tindakan mencari keuntungan pribadi. Ini seringkali menjadi jalan keluar untuk menutup celah pembiayaan, demi menjamin operasional tetap berjalan, layanan tetap tersedia, dan tenaga kesehatan tetap dapat diberikan hak-haknya secara layak.
Namun demikian, kondisi ini jangan sampai dibiarkan menjadi pembenaran untuk terjadinya komersialisasi berlebihan. Orientasi pelayanan rumah sakit harus tetap menjunjung tinggi prinsip dasar pelayanan publik: aksesibilitas, nondiskriminasi, dan keselamatan pasien. Rumah sakit, sebagai institusi yang menyentuh langsung sisi paling manusiawi dalam kehidupan—kesehatan—tidak boleh kehilangan empati hanya karena tekanan neraca keuangan.
Karena itu, kita perlu mendorong sejumlah perubahan strategis:
1. Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
Pemerintah pusat perlu merancang sistem pembiayaan yang lebih responsif terhadap dinamika operasional rumah sakit. Skema pembayaran berbasis kinerja yang predictable dan tidak memberatkan cash flow sangat penting agar rumah sakit tidak perlu mencari sumber pendapatan alternatif yang justru berpotensi menimbulkan ketimpangan pelayanan.
2. Skema Insentif yang Proporsional dan Berkeadilan
Jasa pelayanan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya perlu dikelola dalam kerangka yang adil dan transparan. Skema Jasa Pelayanan (Jaspel) harus mengedepankan keseimbangan antara produktivitas dan keadilan distribusi, agar tidak menciptakan jurang antara pelayanan publik dan pelayanan berbasis profit.
3. Penguatan Pelayanan Dasar Berbasis Nilai
Rumah sakit harus tetap menyediakan pelayanan dasar yang mudah diakses dan berkualitas tinggi untuk semua golongan masyarakat. Layanan kelas 3 atau pasien BPJS tidak boleh menjadi prioritas kedua, hanya karena tarifnya lebih rendah. Pelayanan dengan nilai kemanusiaan tinggi justru menjadi ukuran keberhasilan rumah sakit sebagai lembaga sosial.
4. Digitalisasi dan Efisiensi Operasional
Penguatan sistem digital dan manajemen berbasis data sangat membantu rumah sakit mengelola anggaran, mereduksi kebocoran, serta mempercepat proses klaim BPJS. Dengan efisiensi yang meningkat, tekanan untuk mencari pendapatan alternatif pun bisa dikurangi.
5. Kepemimpinan Berbasis Integritas dan Visi Pelayanan
Terakhir dan yang paling penting, perubahan harus dimulai dari pucuk pimpinan rumah sakit. Pemimpin rumah sakit bukan hanya pengelola, tetapi penjaga nilai pelayanan. Mereka harus mampu menyeimbangkan antara rasionalitas manajemen dan kepekaan sosial, agar rumah sakit menjadi tempat penyembuhan yang adil dan bermartabat.
Dalam dunia kesehatan yang ideal, rumah sakit tidak hanya diukur dari jumlah alat canggih atau kamar VIP, tapi dari seberapa dalam mereka memahami dan melayani harapan masyarakat. Kita percaya bahwa rumah sakit mampu berubah. Bukan karena ditekan, tapi karena menyadari bahwa pelayanan kesehatan sejatinya adalah ladang pengabdian — bukan ladang keuntungan
