JAKARTA , JEJAKNTB| Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Asisten, serta sejumlah pimpinan OPD, mengikuti rangkaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan ketiga, di lantai 8 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Jumat, (12/07/2024).
Pj. Bupati memaparkan 10 indikator termasuk pemerintahan, layanan publik, kesehatan, pendidikan, perizinan, lapangan kerja, dan sub-indikator lainnya, Beberapa capaian, seperti di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage, UHC), dijabarkan di hadapan evaluator yang terdiri dari delapan orang. Setelah mencapai lebih dari 95% pada akhir 2023, pada pertengahan 2024 ini, Lombok Timur telah mencapai UHC sebesar 99,16%, setara dengan 1.392.488 jiwa dari total 1.404.343 jiwa, sehingga target UHC tahun 2024 sebesar 98% sudah terlampaui. Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 73 miliar pada tahun 2024 dengan peningkatan hampir Rp 34 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Upaya pencegahan sejak dini terhadap polio dan perhatian terhadap petugas gizi sebagai ujung tombak di lapangan mendapat apresiasi dari tim evaluator. Terdapat 219.458 anak usia 0-7 tahun menjadi sasaran dengan ketersediaan 4.122 pos PIN.
Secara khusus, Pemda berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan seperti petani tembakau, Badan Keamanan Desa (BKD), serta nelayan. Pemda memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.800 orang anggota BKD, 17.500 petani tembakau, dan 550 nelayan dengan total dana Rp 2.967.340.000.
“Kami fasilitasi pekerja rentan seperti petani tembakau dan anggota BKD untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah harus hadir untuk menopang semua itu,” tuturnya.
Selain itu, Pj. Bupati juga memaparkan bahwa Pemda menjalin MoU dengan Yayasan Relief Islami Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Pemda juga tengah berupaya menuntaskan pelayanan air bersih melalui SPAM Pantai Selatan yang akan menyediakan 10.000 Sambungan Rumah (SR) bagi 25.000 jiwa untuk meningkatkan akses air minum warga Lombok Timur.
Dari sisi pengendalian inflasi daerah yang terus dipantau setiap pekannya, Pemda bekerja sama dengan Kabupaten Bima sebagai daerah penghasil bawang merah untuk stabilisasi harga bahan pokok. Pemda mendirikan Kios Inflasi bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank NTB Syariah, dan BUMD, serta melanjutkan kegiatan sidak bersama Forkopimda ke agen dan distributor bahan pokok, termasuk distributor dan agen pupuk bersubsidi.
Program peningkatan akses keuangan masyarakat, LOTIM BERKEMBANG, sebagai salah satu upaya mendorong tumbuh kembang sektor UMKM, telah menjangkau 1.655 UMKM dengan nilai subsidi Rp 463.665.000 dan nilai kredit Rp 15.455.500.000.
Pemda juga mendorong optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi. Pemda telah meluncurkan aplikasi e-pajak daerah terintegrasi Kanal Digital (administrasi dan pembayaran). Hingga bulan Juni 2024, tercatat transaksi non-tunai untuk pajak daerah mencapai lebih dari Rp 27,733 miliar.
“Pemerintah Lombok Timur terus berupaya hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha, serta elemen-elemen lainnya, agar terwujud keselarasan demi mewujudkan Lombok Timur Berkemajuan,” ucapnya.
Di aspek pelayanan publik, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi pola pelayanan baru bagi masyarakat Lombok Timur. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai bentuk layanan publik di tempat yang menyatu dengan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
MPP menyediakan 17 gerai pelayanan mulai dari kependudukan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada pula gerai UMKM dan Dekranasda dengan produk kerajinan, souvenir, dan makanan khas produk UMKM.
“Keberadaan MPP diharapkan dapat memberikan pengalaman mengurus pelayanan publik yang lebih nyaman, cepat, dan tepat bagi masyarakat sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik,” ujar Pj. Bupati.
Terlepas dari apresiasi tim evaluator terhadap kinerja pengendalian inflasi, stunting, dan pelayanan publik, Pj. Bupati menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator, seperti peningkatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di tengah-tengah petani.
Pj. Bupati menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak atas capaian dan kinerja, serta kerjasama selama ini dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan capaian personal, ini hasil teamwork yang baik,” ucapnya usai mengikuti evaluasi kinerja.(win)
