JejakNTB.com |Beberapa hari ini, polemik terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menjadi sorotan publik, yakni pengadaan Bibit Bawang Merah yang menjadi bagian dari program Upland.
Hal ini juga menjadi attensi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Sukiman K S.PdI, kepada media ini (25/3) yang dihubungi melalui telepon seluler (WhatsApp) Sukiman memberikan pandangannya agar polemik ini bisa selesai.
“Diketahui bahwa program Upland 2022 di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa ada pengadaan bibit bawang merah sebagai bantuan kepada petani dengan nilai sebesar Rp. 13,6 Milyar , yang dilakukan melalui proses E-Katalog,
Kemudian atas apa yang dilakukan mendapatkan penolakan dan keberatan dari sejumlah asosiasi pengusaha lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berharap agar pengadaannya dilakukan secara tender.
“Kami rasa terhadap persoalan yang terjadi di Dinas Pertanian tentang pengadaan bawang merah perlu disikapi oleh pihak dinas pertanian secara serius, karena saya lihat dari asosiasi pengusaha lokal ada miss komunikasi yang terjadi”. Urai Sukiman yang juga ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumbawa ini.
Terhadap polemik pengadaan bawang merah di Dinas Pertanian, saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama dalam menyikapi miskomunikasi yang ada, ini menjadi penting sebagai upaya kita bersama dalam menyukseskan program strategis pemerintah saat ini.
Apapun persoalannya pasti ada solusinya, asas keterbukaan dan akuntabilitas serta keadilan haruslah kita letakkan sebagai nilai dasar dalam menyikapi persoalan tersebut.
Harapan teman-teman pengusaha lokal tentu juga harus dilihat dan dimaknai sebagai rasa memiliki dan membangun bagi daerahnya sendiri, disisi lain mereka juga merupakan bagian penting entitas ekonomi lokal yang perlu kita berdayakan maupun sumber daya lokal lainnya sehingga memberikan multiplayer effect bagi semua pihak.
Opsi e katalog merupakan salah satu sistem yang ada tanpa menafikkan sistem lain yang di atur oleh regulasi yang ada, tentu hal tersebut sangat tergantung oleh pertimbangan dan kebijakan leading sektor terutama Dinas Pertanian kabupaten Sumbawa, saya rasa kalau hal ini bisa dilaksanakan akan menyelesaikan persoalan yang ada. Disisi lain, pengusaha lokal kita perlu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai bentuk profesionalitas dalam hal menjamin kesuksesan program yang ada.” Pungkas Sukiman.(TIM)
