JejakNTB.com | Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD pada Musrembang RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yg digelar pemkab Sumbawa Selasa (21/3/2023) di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Hadir dalam musrembang tersebut Wakil Bupati Sumbawa. Hj Dewi Noviany SPd MPd, Sekretaris Daerah- Kabupaten Sumbawa Drs. H Hasan Basri, bersama para asisten yakni Itu Dirmawan dan Lalu Suharmaji Kertawijaya ST, Ketua Komisi III Hamzah Abdullah, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Dr Mahjulan SL.MP, Kepala Baan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., Forkopimda Kepala Bappeda Sumbawa Adi Nusantara S.Sos.MT beserta Kepala Instansi vertikal dan kepala Dinas, Camat Se Kabupaten Sumbawa.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Musrembang RKPD Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Dengan tema Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang berdaya Saing dan Layanan Dasar yang Berkeadilan, diharapkan menjadi akselerasi pembangunan di daerah, tak hanya mengejar target RPJMD tapi juga bisa menjawab keluhan dan kebutuhan masyarakat Sumbawa” ucap Rafiq
Kemudian lanjutnya, momentum Musrenbang ini adalah kesempatan yang sangat berharga menghimpun gagasan dan aspirasi dari lembaga DPRD yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran DPRD. Secara terinci sudah masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan semuanya adalah dalam rangka mendorong pelayanan kualitas publik dan menyukseskan Program dan kinerja kerja Daerah yang lebih berkualitas, responsif serta lebih baik dari tahun ketahun.
“Merencanakan pembangunan adalah wajib dilakukan karena ini merupakan implementasi dari peraturan Mendagri no 86 tahun 2017, karena musrenbang ini merupakan sinergitas kerja OPD dan pokok-pokok fikiran DPRD. DPRD setiap tahun melakukan reses, dalam rangka serap aspirasi rakyat. Mana yang prioritas dan utama kita dahulukan” Tandas Rafiq.
Beberapa permasalahan yang penting diperhatikan untuk menjadi perhatian kita bersama yaitu bagaimana meningkatkan kualitas mutu dan layanan dasar (SPM), tercukupinya pangan masyarakat dan kualitas pangan yang semakin bagus. Menjaga dan membangun lingkungan hidup berkelanjutan, pelayanan publik yang excellent melalui reformasi birokrasi yang baik dan mantab, meningkatkan kualitas infrastruktur kita dan konektivitas wilayah terbangun, membangun ekonomi kreatif serta bagaimana mengembangkan desain pengembangan olahraga dan kepemudaan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada 6 tawaran langkah prioritas ujar Rafiq. Yakni Memperkuat layanan dasar dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
Maka DPRD menekankan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan dan Kesehatan. Bangunan fisik sekolah yang ambruk didahulukan baik di jenjang PAUD , SD dan SMP maupun yang sederajat sebagaimana Kewenangan Kabupaten.
“Sehubungan dengan kelulusan tenaga Pendidik PPPK tahun ini, kami ucapkan selamat dan Sukses, semoga semakin bersemangat dalam menjalani tugas, mendidik anak bangsa sebagai penerus dan masa depan kita. Bagi yang belum lulus Kami berharap tetap dapat diakomodir karena jasa dan keberadaannya sangat dibutuhkan.
Meskipun sudah lulus, bagi yang penempatannya berbeda dari formasi awal, kami harapkan dapat menyesuaikan diri dengan segera namun bagi yang sudah berumah tangga Kami harapkan ada kebijakan untuk disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal sehingga tidak terlalu jauh meninggalkan rumah. ”
Prinsip humanisme kemanusiaan kita prioritaskan, karena dengan demikian kinerja aparatur negara dapat berjalan dengan baik” harapnya.
Yang kedua, ujar Rafiq,memperkuat perekonomian dalam rangka ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif Dalam hal ini Keberadaan kekayaan alam kita yang sangat melimpah baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui berupa pertanian, hutan, peternakan, perikanan – maupun yang tidak dapat diperbaharui berupa mineral logam dan batuan hendaknya menjadi berkah bagi masyarakat.
Keberadaan Tambang semestinya menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kita manakala manajemen tambang memperhatikan keberadaan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
DPRD telah melakukan hearing dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Asosiasi dan LSM bersama pemerintah Daerah. Semuanya sepakat bahwa keberadaan tambang harus membawa kesejahteraan masyarakat dan pengelolaannya berprinsip menjaga kelestarian lingkungan.
“Prinsipnya Kami sangat mensupport investasi, investasi yang bersahabat, tidak egois, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat ” Ungkap Rafiq yang juga Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa ini.
UMKM dan ekonomi kreatif adalah sebuah entitas komunitas yang terbanyak dalam menopang kebutuhan masyarakat. Sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM.
Kemudian yang ketiga urai Rafiq, memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik menuju nilai Akip A
Terkait hal ini, Penguatan reformasi biokrasi dan kualitatas pelayanan Publik adalah hal utama. Target Nilai AKIP A adalah instrumen untuk meraih indeks kepuasan Masyarakat.
DPRD mendorong untuk terus memperbaiki dan memperkuat kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik atau
organisasi penyedia layanan kepada
masyarakat setempat.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi yang diatur dalam Perpres No. 81 Tahun 2010. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek –
aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan adanya reformasi birokrasi tersebut diharapkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Setiap tahun kita perhatikan bagaimana standar pelayanan pada tingkat Dinas di Kabupaten Sumbawa. Perbup sudah diterbitkan, maka Inilah acuannya, Kita ingin Pelayanan Publik kita pada zona hijau artinya tingkat kepuasan masyarakat tinggi . Oleh karena itu DPRD mendorong proses pelayanan aministrasi yang cepat, biaya yang terjangkau, transparan.
DPRD Kabupaten Sumbawa mengapresiasi UHC Award yang diterima Pemerintah Daerah, namun bukan berarti tida ada masalah di bidang kesehatan. Masih banyak PR Pemerintah diantaranya kelanjutan Pembangunan Rumah sakit Daerah,
DPRD berharap UHC Bisa disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak salah paham dengan istilah dan penerapan UHC tersebut.
Masih yang keempat urai Rafiq. memperkuat struktur masyarakat Sumbawa yang beriman aman dan berbudaya
Dalam hal ini DPRD memahami pentingnya kondusifitas wilayah dalam membangun daerah. DPRD mendorong pengamanan lingkungan (poskamling), menjelang masuknya bulan suci Ramadhan yang sangat mulia dan agung perlu dilakukan patroli.
Hal kelima lanjut Rafiq, memperkuat pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah
“Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan digapai dengan berbuat nyata membangun infrastruktur” Tegasnya
DPRD memandang bahwa wilayah kita yang luas membutuhkan akses yang memadai, sekarang masih ada wilayah Desa yang terisolir, dan sulit untuk dilalui oleh karena itu pemerataan pembangunan sangat penting seperti di wilayah Alas, Alas Barat Orong Telu Tarano, Ropang dan sebaginya masih ada akses jalan dan jembatan yang belum terselesaikan.
Langkah keenam urai Rafiq, memperkuat tata kelola lingkungan hidup perubahan iklim dan mitigasi bencana
DPRD sangat merespon keluhan masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu terhadap Banjir yang terjadi setiap tahunnya di sebagian wilayah kabupaten Sumbawa perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif. Mana ruang Pemda kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam penanganan banjir ini. (Ruf)
