MATARAM, jejakntb.com |Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah NTB melakukan audiensi dengan Ketua Bawaslu NTB sebagai bentuk ikhtiar memperkuat sinergi dan kolaborasi menjelang Pilkada Serentak 2024. Audiensi ini membahas peran KAMMI NTB dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, berintegritas, dan ramah lingkungan melalui gerakan yang mereka gagas, yakni “Gerakan Pilkada Lestari.”
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan, menekankan pentingnya gerakan ini dalam mengubah paradigma kampanye politik di Indonesia, khususnya di NTB.
“Kami tidak hanya ingin mengawal proses Pilkada agar berjalan demokratis, tetapi juga menjaga agar kampanye politik tidak merusak lingkungan. Melalui Gerakan Pilkada Lestari, kami berharap ada kesadaran untuk meminimalisir sampah kampanye dan mengadopsi cara yang lebih ramah lingkungan, seperti kampanye digital,” ujar Irwan (22/10).
Gerakan ini semakin relevan mengingat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memperkirakan produksi 3,6 juta atribut kampanye Pemilu 2024 akan menghasilkan sekitar 392 ribu ton sampah, mayoritas dari bahan yang sulit terurai.
KAMMI NTB mengusulkan beberapa langkah konkret untuk menjadikan kampanye lebih etis dan estetis, termasuk pengurangan penggunaan alat peraga kampanye (APK) fisik dan beralih ke media digital, serta memastikan APK dipasang di tempat yang sudah disepakati.
Menanggapi usulan KAMMI, Ketua Bawaslu NTB, Itratip, ST., MT., menyambut baik gagasan tersebut dan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan KAMMI serta pihak-pihak terkait dalam mengawal demokrasi yang bersih dan ramah lingkungan.
“Kami sangat mendukung inisiatif Gerakan Pilkada Lestari ini. Sebagai pengawas, kami juga berharap agar seluruh peserta Pilkada dapat mengurangi dampak negatif kampanye terhadap lingkungan. Selain itu, kami akan terus memperkuat pengawasan terkait netralitas ASN yang menjadi salah satu kunci utama menjaga integritas Pilkada,” tegas Itratip.
Selain fokus pada lingkungan, KAMMI NTB juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. Irwan menambahkan, “Netralitas ASN adalah hal krusial yang harus ditegakkan agar kepercayaan publik tidak tergerus. Kami mendorong Bawaslu untuk tidak segan-segan menindak tegas pelanggaran netralitas ini agar kompetisi politik tetap adil dan jauh dari korupsi politik.”
Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan kajian KAMMI NTB terkait Gerakan Pilkada Lestari kepada Bawaslu NTB, sebagai bentuk komitmen organisasi kepemudaan ini dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi yang sehat dan keberlanjutan lingkungan. (*)
