SUMBAWA, JEJAKNTB| Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyampaikan pendapat akhir mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Jum’at 12 Juli 2024
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Rafiq SH.hadir Wakil Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP M.MINov, Forkopimda Sumbawa dan jajaran kepala OPD
Bupati menyampaikan beberapa hal diantaranya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bupati mengakui bahwa opini WDP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 menjadi bahan evaluasi bersama. Dirinya berkomitmen untuk menyempurnakan semua kelemahan yang ada agar laporan keuangan tahun anggaran 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Terhadap rencana aksi tindak lanjut anjut Rekomendasi BPK RI, Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK RI dan telah mengambil langkah-langkah antisipatif agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.
Demikian pula atas kinerja pendapatan, Pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi dan evaluasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, baik dari PAD, pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melaksanakan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai wujud modal publik baik Jalan sarana dan prasarana pendidikan maupun fasilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten Sumbawa Oleh karena itu dukungan dan kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan guna mewujudkannya sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah dibahas dan disetujui bersama DPRD” ucap Haji Mo.
Terhadap permasalahan pembangunan Tahun Anggaran 2023, Bupati menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyikapi dan menindaklanjuti semua permasalahan pembangunan yang terjadi pada tahun anggaran 2023.
Atas harapan dan temuan Pansus DPRD, Pemerintah daerah akan memperhatikan dan menindaklanjuti harapan, usul, saran, kritik konstruktif, serta temuan Pansus DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembahasan Raperda ini. Beliau berharap agar semangat kemitraan yang sejajar ini dapat terus dibina dan ditingkatkan di masa-masa mendatang
Disebutkan Haji Mo, setelah melalui proses persetujuan bersama, Raperda ini akan segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTB sebelum akhirnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.
Bupati menutup pendapat akhirnya dengan harapan agar Allah SWT memberikan bimbingan, petunjuk, dan meridhoi segala langkah, pengabdian, dan kerja semua pihak demi terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaan. (Nkm)
