SUMBAWA BARAT, JEJAKNTB.COM|| Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Sumbawa Barat dan BEM Universitas Cordova, pada Senin (1/9) menggelar aksi damai di Kota Taliwang Ibu Kota Kabupaten Sumbawa Barat. Informasinya titik kumpul aksi akan diawali dari Makopolres setempat hingga kantor Bupati memulai aksi dengan cara menandatangani pakta integritas unjuk rasa damai tanpa kekerasan dan anarkis dari Markas Kepolisian (Makopolres) Sumbawa Barat. Selqnjutnya para pendemo langsung dijemput Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, Dandim 1628, dan Kapolres Sumbawa Barat.
Kedatangan dua massa aksi yang tergabung dalam BEM dan HMI Cabang Sumbawa Barat untuk mendesak Ketua DPRD Sumbawa Barat membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan setara dengan seruan nasional di DPR RI yang kian menguat dan menggema akhir -akhir ini.
Terpantau, massa aksi memulai kegiatan unjuk rasa dengan cara damai dan uniknya di jemput Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar dan Dandim serta Kapolres saat memulai long march sembari bergerak dengan berjalan kaki hampir lebih kurang 800 meter dari titik kumpul yang disepakati.
Setibanya massa aksi di Kantor DPRD disambut Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, M.Si., Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Sekda Sumbawa Barat, Kesbangpol, Kasatpol PP, Dandim 1628, beserta Forkopimda turut hadir menyambut massa aksi damai dari kedua organisasi kemahasiswaan di Bumi Pariri Lema Bariri.
” Kami hadir disini bukan untuk berbuat anarkis melainkan turut bersolidaritas atas teman teman yang melakukan hal yang sama diberbagai daerah, jadi aksi ini aksi damai dan merupakan panggilan moral,” teriak Sang Orator yang mengenakan kopiah hijau hitam dihadapan massa aksi.
Para demonstran sangat tertib dan diterima baik semua pihak. Sorotan para demonstran adalah terkait situasi terkini dan sorotan terhadap hasil pembahasan APBD Perubahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menyetujui dan menyepakati kenaikan gaji anggota DPRD sebesar Rp 7 juta per bulan dan total penerimaan mereka senilai Rp 42 juta per bulannya berdasarkan penelusuran media di DPA Sekwan KSB.
Mahasiswa meminta agar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD tidak dilanjutkan mengingat secara nasional Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, (31/8) telah mengumumkan pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI periode 2024-2030 bersamaan dengan penonaktifan sejumlah anggota DPR yang bernama Agus Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan legislatif Senayan.
” Tuntutan kami hanya satu batalkan kenaikan tunjangan dpr beserta gaji karena akan melukai hati rakyat,”
Diakhir orasinya mahasiswa membacakan pernyataan sikap HMI Cabang Sumbawa Barat dan menuntut agar :
- Membatalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai memberatkan APBD
- Serapan tenaga kerja di KSB masih rendah dan harus segera diatensi
- Angka kemiskinan di KSB masih meningkat dan diminta agar segera diatensi oleh anggota dewan dan Bupati serta OPD
- Petani dan Guru honorer sangat susah mencari nafkah dan wajib disejahterakan oleh pemerintah KSB
- Mendesak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya karena telah gagal menjadi polisi yang presisi dan bermasyarakat.
- Memindset ulang kinerja DPR, DPRD dan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini kepolisian
Sekwan KSB yang dikonfirmasi media terkait informasi hasil pembahasan APBD Perubahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menyetujui dan kenaikan gaji anggota DPRD sebesar Rp 7 juta per bulan dan total penerimaan mereka senilai Rp 42 juta belum bisa terkonfirmasi.
Informasi tersebut dikuatkan pula aktifis perempuan asal Taliwang yang berdomisili di Mataram, Yuni Bourhany yang menandai akun media JejakNtb sesaat yang lalu, narasi Yuni pun menjadi data orasi dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Massa aksi secara tertib membubarkan diri setelah diterima dengan baik oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di halaman kantor DPRD setempat yang disaksikan Bupati dan Forkopimda serta Dandim maupun Polres Kabupaten Sumbawa Barat.
Redaksi_
