Ilustrasi contoh mengerjakan soal PPPK dalam session tes tulis
JejakInfoNTB| Para pelamar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 mulai mempersiapkan diri, informasi yang berhasil dihimpun media, pelamar pada kebutuhan umum, tanggal pendaftaran dibuka mulai 30 September 2023 hingga 9 Oktober 2023. PPPK umum ini adalah mereka yang baru akan mendaftar sebagai ASN, berikut jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2023.
Pengumuman Seleksi: 19 September s.d. 3 Oktober 2023. Pendaftaran Seleksi: 20 September-9 Oktober 2023. Seleksi Administrasi: 20 September s.d. 12 Oktober 2023. Sedangkan untuk Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis telah dibuka sejak 20 September 2023 kemarin. Pendaftaran akan ditutup pada 9 Oktober 2023 mendatang.
Menanggapi hal tersebut Ketua Federasi Guru Independen Indonesia Nusa Tenggara Barat, Lalu Moh Hirwan pada media ini berjanji akan mengawal kegiatan ini hingga tuntas, “kegiatan PPPK ini harus kita kawal sebab tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, kasihan guru – guru bangsa yang sudah lama mengabdi” ucap Ketua DPD FGII NTB pada jejakinfontb, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Sebagai Orprof guru FGII NTB berkomitmen mengawal proses hingga akhir serta tidak akan segan segan melaporkan ke pusat jika terindikasi ada sabotase dan merusak prosesnya.
“Memang proses nya online namun bisa saja nilai dan gradenya diatur saat ujian, memang ini gawe pusat dalam hal ini BKN tetapi BKD Daerah di Kabupaten dan Kota selaku leading sektornya,”
Dia sudah mendengar kabar dan isu bahwa momentum PPPK ini syarat muatan politisnya bahkan diduga ada yang mencoba bermain main untuk mulusnya perjuangan meloloskan diri menjadi ASN terutama di Daerah Kabupaten maupun Kota.
“Saya ingatkan guru guru untuk berhati – hati menghadapi seleksi itu, sebab gawenya ada di tahun politik,” tambahnya.
Persepsinya FGII NTB bisa diterima dengan akal sehat sebab konflik kepentingan pasti terjadi dalam rekrutmen PPPK bahkan peluang terjadinya gratifikasi bahkan penipuan berkedok calo memuluskan lolosnya CASN PPPK terbuka lebar apalagi lembaga swadaya yang memonitoring hal ini sangat kurang.
“Rekan-rekan media juga bisa kawal kok, meski seorang Bupati maupun Walikotanya bilang kegiatan ini mengikuti alur dan proses namun kita tetap mengawal sebab semua punya kepentingan juga terutama dalam meloloskan menjadi ASN nantinya, memang ini online tetapi kita juga tetap mengawal sebab sudah banyak kejadian seperti tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya di NTB ada peserta tes cpns memggunakan sistem CAT /online namun dipapan skor bisa dimainkan dan disetting,” tambahnya.
Jadinya guru-guru maupun pelamar umum yang benar benar mengabdi dan telah lama berada mengadu nasib serta telah lama mengabdi akan tersingkir oleh mereka oknum yang bermain uang dan berduit serta anak keluarga sahabat pejabat.
Sementara salah seorang guru yang enggan diberitakan namanya sangat berharap kepada penyelenggara daerah selaku representasi BKN terutama kepada Badan Diklat BKD benar benar obyektif melaksanakan amanat dan instruksi konstitusi,
“Saya minta kepada semua aktifis, pegiat, relawan, pers maupun mahasiswa dan LSM untuk sama sama menjadikan isu ini sebagai isu kerakyatan , keummatan dan Keindonesiaan saat ini mengingat proses hingga pengumumannya dinilai sangat tertutup bahkan jarang terekspose ke publik,” pintanya. | Redaksi
