Ilustrasi

JejakNTB.com, BIMA,-  Pemerintah dikabarkan telah menggelontorkan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana maupun infrastruktur dari pusat hingga daerah seperti untuk penerangan jalan protokol atau jalan negara.

Hal tersebut selaras dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui lampu dan penerangan jalan terutama di malam hari hingga pagi.

Salah satu warga yang enggan dikorankan namanya menyebutkan bahwa sekitar tahun 2019 hingga 2022 ada program peningkatan teraebut berupa pemasangan lampu penerang sepanjang jalur protokol yang didanai pemerintah dan sinergitas dengan PT PLN Persero Cabang.

” Iya ada yang jelas ada dari pemwrintah untuk warga masyarakat yakni pemasangan lampu jalan di jalur protokol sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Bima termasuk Ibu Kota nya yakni Wilayah Woha namun wacana tersebut kini hanya tinggal cerita dan bualan semata dan realisasinya tidak ada sama sekali,” tutur sumber yang sangat dipercaya tersebut.

Program tersebut memang diarahkan untuk Kabupaten Bima pada tahun tersebut namun tidak dijalankan oleh Kabag Umum Saudara Kasmir dan menyangkal berita dan informasi itu.

” Yang benar itu pemeliharaan bukan pengadaan, kita hanya memelihara saja lampu yang ada bukan melakukan pemasangan baru dan khusus di ibu kota Kabupaten nya saja tidak serta merta seluruh wilayah Kecamatan yang ada atau di 18 Kecamatan,” sangkalnya.

Untuk diketahui, tahun 2019 hingga 2022 ada program pemerintah melalui Kabag Umum yakni Kasmir terkait lampu penerang di malam hari namun diduga program tersebut tidak dijalankan dengan sebenar benarnya dan diabaikan begitu saja.

Masih Kasmir, selaku Kabag Umum Pemkab Bima dirinya mengungkapkan bahwa program pengadaan itu akan segera dilaksanakan pada tahun yang akan datang,

” Tahun 2023 kegiatan pengadaan lampu jalan se Kabupaten Bima khususnya jalur protokol, belum saat ini dan sekarang kita tengah merawat yang ada dulu misalnya di titik mana saja terutama ibu Kota Kabupaten Bima,” pungkasnya.

Selain itu menurut Kasmir nanti bukan Bagian Umum lagi yang menangani melainkan Kepala Dishub langsung ,

” Nanti di tahun 2023 akan ditanggulangi mereka (Dishub) dan bukan pihak kita lagi,” tutup Kasmir saat dihubungi media ini Sabtu (10/9) (*)