H. Delian Lubis, S.Sos.
JEJAKNTB|Sesuai tahapan Pilkada mengacu rundown KPUD kini memasuki masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikotanya termasuk deklarasi. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) di hari pertama dan kedua berbagai dinamika terjadi.
Berdasarkan jadwal memasuki Minggu ketiga Agustus rangkaian suksesi kepemimpinan daerah makin mendekati kesempurnaan waktu hari H dan jam J sesuai amanat undang-undang kepemiluan dan pilkada. Di Kabupaten Bima ada yang unik, sejumlah aparatur dikerahkan untuk menghadiri pendaftaran salah satu pasangan calon, dugaan adanya mobilisasi yang dilakukan Dinas dan Kepsek serta Kades dikuatkan oleh sejumlah alat bukti seperti undangan elektronik berupa SMS, ajakan dan himbauan.
H.Delian Lubis, S.Sos melihat cara tersebut sangat berbahaya bagi sehatnya sebuah iklim demokrasi dan akan mengancam eksistensi demokratisasi yang sesungguhnya.
” Jika pilkada serentak ini sudah mulai seperti ini maka ancaman serius bagi sehatnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara terutama dalam menukik demokrasi itu sendiri,” ucap Eks. Ketua LMND yang juga alumni Universitas 45 Makassar pada JejakNTB, Rabu (28/8).
H Delian melihat adanya pergerakan dan mobilitas ASN hingga honorer bahkan Kepala Desa dalam turut meramaikan pendaftaran termasuk munculnya eks Gerbong lama yang menurut senior LMND ini gak terpengaruh.
” Nggak ada pengaruhnya Abang, yang dilihat dirasakan disaksikan saat ini adalah bukti dan fakta di lapangan, intinya masyarakat sudah sangat sadar,” terangnya
Rizal Pattikawat
Senada dengan Delian, Rizal Pattikawat pun melihat ini sebagai sebuah persoalan yang cukup serius untuk segera diatensi para komisioner KPUD dan Bawaslu.
” Saya harap Bawaslu dan KPUD bisa bekerja secara profesional dan tidak tergiur dengan iming-iming uang maupun kekuasaan termasuk takut menindak aparatur negara yang terlibat, kami akan mengawal pilkada serentak hingga tuntas” ucap Rizal.
Dia memastikan bersama rekan aktifis dan pegiat lainnya dalam waktu dekat akan mempressure aneka kecurangan selama kontestasi berlangsung.
” Saat ini kita tengah kumpulkan data dan alhamdulilah kita sudah mengantonginya termasuk adanya oknum Kepala Desa dan sejumlah Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs maupun lainnya yang memarkir kendaraannya di KPUD kemarin bahkan secara terang-terangan,” bebernya.
Sementara lainnya yang enggan dikorankan namanya menyebutkan Pilkada Bima syarat konflik kepentingan dan ini diakui secara nasional.
” Kita masuk sepuluh besar yang rentan konflik bahkan rawan destruktif, makanya tugas kita lah yang mengawal mulai dari awal hingga akhir” ujarnya.(Tim)
