JAKARTA, (JejakNtb)||Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) dan Kantor Pusat PT Berdikari (Persero) di Jakarta. Langkah ini merupakan bentuk komitmen legislatif dalam mengawal percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Pulau Sumbawa.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi pimpinan DPRD Sumbawa bertemu langsung dengan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan RI dan Direktur Utama PT Berdikari (Persero). Pertemuan ini secara khusus membahas kepastian skema investasi, kepastian pasar bagi peternak lokal, dan percepatan penyediaan lahan yang akan menjadi pusat ekosistem peternakan modern di Kabupaten Sumbawa.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP.,MM.Inov menyatakan bahwa dukungan penuh diberikan oleh legislatif agar investasi dengan nilai mencapai Rp1,7 triliun tersebut benar-benar terealisasi di Sumbawa. Menurutnya, proyek hilirisasi yang merupakan sinergi antara pemerintah pusat, BUMN (ID FOOD dan PT Berdikari), serta Danantara ini akan memberikan dampak masif bagi perekonomian daerah.
“Kehadiran proyek ini sangat krusial. Kami datang untuk memastikan komitmen pemerintah pusat dan BUMN, sekaligus memastikan Sumbawa menjadi lokus utama dari rantai industri peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir ini,” ujar Nanang Nasiruddin dalam keterangannya, Jum’at (3/7).
Lebih lanjut, DPRD Sumbawa juga mendorong pemerintah daerah untuk proaktif menyelesaikan kendala teknis di tingkat tapak, terutama terkait penyediaan alternatif lahan setelah lokasi awal di Desa Serading dinilai masih memerlukan penyesuaian pola kerja sama. Pihaknya siap mendukung dari sisi regulasi dan penganggaran agar proses pembangunan kawasan industri peternakan, yang mencakup pembibitan hingga distribusi, berjalan tanpa hambatan.
Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan RI, Drh. Makmun, M.Si, menyambut baik langkah sinergis dari DPRD Sumbawa. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa dinilai sangat strategis karena NTB merupakan produsen jagung nomor tiga di Indonesia, yang mana jagung merupakan komponen utama pakan ternak. Kementan bersama PT Berdikari berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan legislatif guna merealisasikan kawasan sentra peternakan nasional ini demi kesejahteraan peternak rakyat.
Program HAT ini adalah kebijakan khusus Presiden Prabowo Subianto untuk membantu rakyat sebagai Peternak Unggas agar harga dapat lebih kompetitif. Selama ini, 100 % Budidaya Unggas dilakukan oleh Swasta. Peternak lokal tidak mampu bersaing dan tidak bebas menentukan harga dan arah bisnisnya karena DOC (Bibit Ayam) ditentukan oleh Perusahaan Swasta. Harga DOC bisa mencapai Rp.18.000-35.000 per ekor sementara harga rielnya hanya dikisaran Rp.8.000 s.d. Rp.11.000 Per Ekor.
Mengapa demikian?, ada banyak faktor antara lain jarak.
Melalui Program ini, negara berharap bahwa ke depan kita akan Swasembada Pangan khususnya Protein Hewani. Peternak bisa untung lebih besar dan tidak bergantung akan DOC pada Swasta semata. Presiden ingin Petani/ Peternak bisa untung lebih besar dan ekonomi akan tumbuh dan rakyat menjadi sejahtera dari Sektor Peternakan.
Pertanyaan yang muncul adalah
1. Benarkah Program HAT ini dibangun di Bima dan di Sumbawa Batal ?
2. Apakah Program HAT ini dibangun di 2 lokasi di NTB yaitu di Sumbawa dan Kabupaten Bima ?
Untuk memperoleh Jawaban yang akurat dari Sumbernya, akhirnya Ketua DPRD Sumbawa Bapak Nanang Nasiruddin, M.M.Inov dan beberapa Anggota mendatangi lansung Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Kementan RI dan Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) di Jakarta. Anggota yang ikut adalah Saya, M. Ridwan, M.Si, Adizul Syahabuddin, M.Si dan Sekwan H. Junaidi serta Kabag Keuangan DPRD Bapak Syamsul Bahri alias Ancen dan Asisten II Bapak L. Suharmadji, ST., M.T.
Berdasarkan penjelasan dari Dr. Makmun selaku Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan RI bahwa sampai saat ini tidak pernah ada rencana pembatalan untuk Pembangunan Program HAT di Kab. Sumbawa. Masalah utamanya adalah terkait masalah lahan serading yang masih bermasalah dan kami telah meminta lahan yang baru.
Bupati Sumbawa telah mengusulkan lahan yang baru melalui Surat Resmi Bupati Sumbawa yaitu Surat Nomor: 500.8.1/574/Baperida/2026 Perihal: Informasi alternatif Lokasi Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT). Adapun lokasi yang diusulkan yaitu:
1. Kerekeh;
2. Teluk Santong, dan;
3. Kawasan Labangka.
Mengapa Bima muncul ?
Karena Program ini adalah Program Penugasan Khusus Presiden yang pendanaannya melalui skema bisnis (Profit Oriented) yang diambil dari Danantara dan dilaksanakan oleh PT. Berdikari (Persero), maka secara bisnis, Pembangunan Proyek HAT di Bima khususnya untuk Hatchery (Penetasan DOC) akan sangat menguntungkan dan aman dari sisi jarak, karena HAT di Bima diarahkan untuk melayani daerah Lab. Bajo dan sekitarnya. Jika didatangkan dari Flores maka akan cukup jauh dan bibit ayam akan sangat terganggu.
Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, Program HAT ini akan dioptimalisasi untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Target Pemerintah RI bahwa Program HAT ini akan menjangkau seluruh Pulau di Indonesia sehingga mampu menjawab kebutuhan protein hewani di masing-masing pulau di Indonesia.
Pada kesempatan kunjungan ke PT. Berdikari, kami diterima oleh Dirut dan segenap Jajaran Direksi lengkap. Pada intinya, PT. Berdikari menegaskan bahwa HAT di Sumbawa tetap akan dilaksanakan dan menunggu waktu setelah RUPS untuk melakukan survey untuk lokasi baru yang diusulkan Bupati Sumbawa, Ir Haji Syarafuddin Jarot MP.(*)
