JEJAKNTB, SUMBAWA BESAR| Penjabat Gubernur NTB Hasanuddin akhirnya mengukuhkan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat, Dr Najamuddin, S.Sos., MM untuk melanjutkan kepemimpinan Drs H Mahmud Abdullah dan Hj Noviany SPd MPd sebagai Bupati Sumbawa.
Keputusan ini sesuai dengan perintah Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah nomor 005/457/Pemdan Otda/2024 tertanggal 19 September pemerintah konsisten ingin layanan publik di daerah tetapi berjalan tanpa pengaruh pilkada serentak.
Kaitan dengan tersebut sejumlah pejabat teras pemprov NTB dipercaya mengisi kekosongan jabatan setelah kepala daerah mengambil cuti diluar tanggungan negara yang mengharuskan adanya pengisian di masa transisi.
Dr Najamuddin, S.Sos., MM merupakan putra terbaik yang lahir dari rahim asli Kabupaten Sumbawa yang sudah sangat sukses ditempa Birokrasi berkarier dan berkiprah dalam turut membangun provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jebolan anggota resimen tersebut dikenal sangat tegas dan disiplin sebab fakta di lapangan beliau tegak lurus menjalankan tugas sesuai tupoksinya.
Saat dihubungi melalui telepon, Selasa (24/9) Owner Pondok Pesantren Abdul Majid Sumbawa ini menyampaikan terimakasihnya kepada Penjabat Gubernur NTB Bapak Hasanuddin yang telah mempercayakannya.
” Saya sampaikan terimakasih atas kepercayaan ini, inshaallah saya akan menjalankan tugas ini dengan baik dan tentunya didukung semua pihak termasuk pers dalam saling sinergi dan kolaborasi serta berbagai elemen masyarakat, intinya keberlanjutan program dan pembangunan disegala lini tetap terjamin,” terangnya
Sementara Hj Dewi Noviany SPd MPd dalam akun Facebook pribadinya mengunggah sejumlah momen terbaik pengukuhan bersama Penjabat Gubernur NTB maupun Penjabat Bupati Sumbawa, beliau pun menulis kalimat ucapan selamat kepada Najam begitu pria itu akrab disapa.
“Selamat kepada bapak Dr. Najamuddin, S.Sos., MM., sebagai penjabat sementara Bupati Sumbawa,” tulisnya.
Ia mengharapkan dalam status tersebut penunjukan sementara berjalan dengan baik dan dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan maupun pelayanan publik selama masa transisi.(Nkm)
