JejakNTB.com |Usai Perhelatan Moto-GP di Mandalika , masih banyak meninggalkan masalah terutama dalam pelayanan transportasi yang tidak jelas, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTB dipertanyakan bahwa dalam mengurus sarana transportasi darat dalam menunjang MotoGP Mandalika dinilai “buruk” oleh DPC dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB bahkan menjadi sorotan berbagai pihak.
Hal ini dikatakan bukan tanpa alasan, sebab setelah selesai MotoGP timbul masalah baru dan beberapa persoalan yang berhubungan dengan angkutan antar jemput banyak para penonton yang ditelantarkan dan menjadi korban akibat sistem regulasi yang dibuat oleh Dishub tidak jelas atau semrawutan.
Dan bukan hanya itu penanggung jawab dari 65 unit kendaraan ASK yang dipesan dari Jawa timur melaporkan bahwa belum menerima bayaran sama sekali dari orang berinisial DD, yang konon katanya sudah di rekomendasikan oleh Dinas Perhubungan NTB untuk merentcar armada tambahan,
,” Kami belum menerima bayaran dari orang yang katanya direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan untuk ASK ,” Ungkap Ketua DPD ORGANDA NTB Junaidi Kasum dalam konferensi pers, (21/03).
JK menilai instansi terkait (Dishub NTB) tidak maksimal bekerja dan tidak bersinergi dengan lembaga yang mempunyai tugas pokok (ORGANDA) dalam menyiapkan armada ASK untuk menunjang kendaraan yang memang telah disiapkan Dishub untuk MotoGP, bahkan terlihat (Dishub NTB) dinilai bekerja secara sendiri-sendiri.
“Laporan penanggung jawaban atas kedatangan 65 Angkutan Sewa Khusus (ASK) dari luar NTB ini menunjukkan bahwa Dishub NTB tak berkordinasi dengan kami ( Organda ) selaku yang diberikan wewenang dalam mengurus ASK, “jelas Junaidi Kasim.
DPD Organda NTB meminta agar Dishub beserta stakeholdernya untuk berkoordinasi agar kedepan tidak disalahkan atau dikambing hitamkan.
“Jangan sampai masalah mendatangkan kendaraan ini menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan nama baik NTB jadi jelek dimata publik ,”kata JK.
Cara kerja Dishub NTB dalam mengatur sarana transportasi darat untuk MotoGP ini sudah lama membuat kecewa Organda NTB, dimana penyediaan unit-unit kendaraan tidak melibatkan Organda, sehingga membuat kecewa DPD dan DPC Organda se NTB.
“Kekecewaan itu kami redam dalam-dalam demi terselenggaranya MotoGP dengan baik. Akan tetapi usai MotoGP muncul masalah ASK yang belum dibayar oleh penyedia yang direkomendasikan oleh Dishub, kami dari Organda merasa perihatin atas sesama pengusaha angkutan,’ ungkapnya.
Sementara itu Hadi dan Mihfatul yang merupakan penanggung jawab (pengusaha) ASK dari Surabaya dan Malang ini mengeluhkan Pihak Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) yang berinisial DD sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran dan bahkan terkesan menghindar.
“Kami dibuat luntang lantung disini, tidurpun kami sembarangan dan kendaraan yang semula kami parkir dihalaman kantor Dishub yang masih satu halaman dengan ASTINDO oleh Kadishub melalui Satpam diusir,”jelas mereka.
Saling tuding masalah antara Dishub dan ASTINDO tentang kendaraan ASK yang disewa pada pelaksanaan motoGP. padahal sebelumnya antara Dishub ,Astindo sudah sepakat lewat inisial DD yang direkomendasikan oleh Dishub kerjasama dengan ASTINDO akan membayar kendaraan sewa ASK 50% diawal dan sisanya 50% setelah selesai Motor-GP.
Adanya kesepakatan itu penamggung jawab ASK rutin berkomunikasi setiap hari kepada (ASTINDO) melalui inisial DD untuk memastikan tentang kesiapannya , pada akhir DD mentransfer sejumlah uang sebanyak 4 kali melalui Rekening Isterinya dengan total kurang lebih 50 Juta rupiah.
“Jadi saat komunikasi di telpon usai ditransfer DD mengatakan itu sekedar untuk biaya perjalanan karena memang dari awal kesepakatan kami DD yang membiayai datangnya dan kami yang membiayai pulangnya, dan total biaya penyeberangan kami PP sekitar 90 juta ,” ungkap kedua pengusaha ini.
Semenjak keberadaannya di Mataram mulai 15/03/2022 DP 50 persen yamg dijanjikan belum juga diterima oleh pengusaha ASK ini , lalu kemudian kembali berkordinasi dengan DD ( orang kepercayaannya Dishub ) dan disepakati lagi supaya ASK beroperasi dulu sambil jalan menunggu DP.
Akan tetapi mulai MotoGP hingga usai DD ataupun orang-orang ASTINDO tidak pernah bisa ditemui di kantornya bahkan DD telponnya sulit di hubungi, dan sampai tanggal (21/03/2022 ) DD sudah tidak bisa dihubungi lagi.
“Kami sudah melaporkan ke Polda NTB karena nilai total sewa 65 unit kendaraan ini sekitar Rp. 600 juta, dan kendaraan ini kami ambil dari beberapa pengusaha di Jawa, karena harus kami pertanggung jawabkan, tetapi karena kejadiannya seperti ini jalan keluarnya kami lapor ke yang berwajib, namun disuruh untuk mediasi dulu, maka kami melapor ke DPD ORGANDA NTB,”ujar keduanya dengan nada kesal.
Sementara itu Kadis Perhubungan NTB Ahmad Faozal saat dihubungi via Whatsap dengan entengnya merasa tidak tau menau soal itu,
“tidak tau menau saya tentang masalah ini dan ASTINDO bahkan tidak mengenal sama sekali orang yang berinisial DD, dan mengaku tidak pernah tau kalau ASTINDO menyewa kendaraan seperti yang disebutkan, katanya.
“Itu bukan ranah kami jadi kami sendiri tidak tau menau, pungkasnya. [TIM]
