JejakNTB.com | Pungutan jelang 17 Agustusan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 78 tahun 2023 ternyata bukan isapan jempol, benar benar dilakukan oleh Korwil dibawah naungan Dikbudpora Kabupaten Bima, apakah itu diketahui PGRI Daerah dan Pusat serta Dines lagi dikaji. Informasi yang berhasil dihimpun salah satu korwil di Dapil II adalah yang berani melakukan pungutan itu.
Diduga pungutan itu liar dan dilegalkan oleh Camat setempat sehingga memuluskan pungutan pungutan teraebut, padahal selama ini perayaan 17 Agustus tetap berjalan apa adanya namun kali ini seperti di Madapangga sangat beda.
Selain pungutan tersebut juga ada pungutan pungutan lain yang diduga sorotan sepekan di Madapangga seperti dugaan praktik mal administrasi Serah Terima SK PPPK Guru maupun Non Guru serta pencairan TPG yang dilakukan oknum Korwil atas suruhan oknum tertentu di Dikbudpora.
” Kita berani lakukan itu karena ada perintah dari Dinas Dikbudpora pak,” ucap seorang staf administrasi asal Deda Woro yang enggan dikorankan namanya beberapa waktu lalu. Wanita ini menyebut Korwil Madapangga tidak berani melakukannya tanpa ada suruhan orang dinas.
Ketika dikejar awak media, siapa oknum yang tega menyuruh melakukan praktik tak baik tersebut, wanita tersebut menyebut inisial HIR yang menjabat sebagai Kasi di salah satu bidang di Dikbudpora Kabupaten Bima.
HIR yang dikonfirmasi media, Jumat mengatakan tidak ada perintah di Dinas untuk melakukan pemotongan dan pungutan baik dalam rangka apapun termasuk 17 Agustus 2023,
” tidak ada itu mas, kita tidak pernah menyuruh untuk melakukannya,” bantahnya pada jejakntb.com, Jumat (4/8).
Selain Madapangga, Bolo juga sejumlah kecamatan lainnya menjadi buah bibir sorotan publik terkait praktik mal administrasi dan dugaan pungli yang dilakukan korwil terhadap pendidik dan tenaga pendidik.
Selain kasus tersebut Dikbudpora Kabupaten Bima juga diduga turut bermain dan menentukan siapa pekerja pokir dalam kegiatan fisik untuk sekolah sekolah di tahun 2023.
” Diduga dikbudpora yang dipimpin atasannya diduga turut serta memainkan proyek seperti DAK Fisik 2023 bahkan 2024 dengan pemain yang sama bahkan dengan CV CV gelap yang pernah melakukan dosa dan kesalahan yang fatal di 2022 dan sebelumnya, ini semua satu paket dan satu rangkaian untuk menghancurkan dunia pendidikan,” ucap Ketua FGII Kabupaten Bima pada media, Sabtu (5/8)
Menyikapi hal tersebut Wakil Bupati Bima melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Suryadin S.S, M.Si dalam siaran pers nya merilis
Pimpin Apel Dikbudpora, Wabup Dahlan Minta ASN Kembangkan Karakter
“Kembangkan karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik, karakter dan pelayanan yang baik dan profesional dalam bekerja, sehingga akan menjadi nilai positif tersendiri bagi pimpinan daerah.”
Ungkap Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer Rabu (2/8) saat menjadi Pembina apel pagi pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima
Dahlan yang didampingi Kepala Dinas Dikbudpora Zainuddin, S.Sos, MM, Sekdis Dikbudpora, Fathurrahman M.Pd, beserta para Kabid Jajaran Dikbudpora kabupaten Bima menekankan pentingnya meningkatkan tata pelayanan yang baik.
Orang nomor dua di kabupaten Bima tersebut berharap kepada jajaran Dikbudpora dari Kadis sampai staf untuk selalu bergerak cepat dalam mengantisipasi isu-isu miring dan mengatasi persoalan internal dinas.” Ujar Wabup.
Selain itu Harmonisasi antara pimpinan dan bawahan juga ditekankan Wabup 2 periode tersebut agar suasana kantor menjadi nyaman.
Kepada seluruh staf yang menjadi peserta apel pagi juga, Wabup Dahlan menghimbau agar selalu mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya, untuk diperbaiki disaat sekarang dan masa yang akan datang. Imbuhnya.(***)
