Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) Nusa Tenggara Barat, M. Fihiruddin
JejakNTB.com | Menanggapu pernyataan Ketua DPRD NTB, Bq. Isvie Rupaeda yang membantah tudingan adanya penyergapan tiga (3) orang anggota DPRD NTB oleh Aparatur penegak hukum (APH) saat kunjungan kerja (Kunker) Dewan ke Jakarta serta rencana somasi yang akan dilayangkan DPRD NTB.
Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) Nusa Tenggara Barat, M. Fihiruddin menegaskan tidak ingin adu kuat – kuatan secara hukum dengan lembaga DPRD NTB.
” Saya mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya bahwa memang ada kejadian itu walaupun kejadiannya terjadi tahun lalu atau dua – tiga tahun yang lalu. Namun fakta penyergapan terhadap oknum anggota DPRD NTB itu memang ada,” tegasnya saat menggelar Konferensi Pers di Sultan Food Rabu 12 Oktober 2022.
Pihaknya berharap lembaga DPRD NTB dapat menyambut positif terhadap tantangan pihaknya untuk segera melakukan tes urin rambut dan bila perlu tes darah seluruh anggota dewan.
” Komitmen itu sebenarnya yang kami harapkan dari lembaga dewan sebagai sebuah benruk legitimasi bahwa lembaga kita dewan ini betul betul clean atau bersih dari pengaruh dugaan pengaruh narkoba,” kata Fihir.
Apalagi baru baru ini lanjutnya, publik dihebohkan dengan adanya berita ada oknum ASN di udayana yang diduga tertangkap Narkoba.
” Jika tidak percaya terhadap apa yang saya katakan ini maka saya berharap dan menantang DPRD NTB dapat segera bersurat kepada pihak BNN NTB. Ditembuskan ke Direktur Narkoba Polda NTB untuk segera melakukan tes urin tes rambut dan juga darah terhadap s3luruh anggota dewan seusai pelaksanaan setelah paripurna itu baru bisa dipercaya publik,” kata Fihir
Alasan pihaknya menantang dilakukan tes rambut urin dan juga tes darah atau dalam arrian tidak nya dilakukan tes urin saja menurutnya karena tea urin dan tidak terlalu menjamin menguak keterlibatan dan lainnya.
Pihaknya juga mengaku telah meminta bantuan APH untuk memantau soal peredaran Narkoba ini.
Sebab hampir 30-40 porsen generasi muda kita sudah terpapar narkoba. Itu dikalangan masyarakat biasa. Nah bagaimana ditingkat masyarakat ellite yang memiliki kemampuan finansial yang kuat ? Makanya kami juga sudah meminta pihak APH terkait untuk memantau hal ini,” ungkapnya.
Jikalaupun tim hukum DPRD NTB dalam kajiannya menemukan adanya potensi pelanggaran dalam postingannya di WA dan dibawa ke ranah hukum, pihaknya dengan legowo akan siap menghadapinya.
” Silahkan saja, saya mengatakan sesuatu yang benar. Dan namanya yang benar itu pasti banyak musuhnya. Saya sudah siap dengan konsekuensi yang harus saya hadapi dan terima. Kalaupun saya dikriminalisasi gara gara isu ini saya sudah siap 1000% dengan konsekuensinya. Terpenting saya tidak masuk penjara karena mencuri uang negara, menipu atau melakukan perbuatan asusila yang saya lakukan adalah memperjuangkan kebenaran,” pungkasnya. (Shr/RED)
