Ahmadi
JejakNTB.com, (Mataram)| Pemprov Daerah melalui Badan Penanggulamgan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat membutuhkan anggaran bantuan tak terduga (BTT) sebesar Rp100 miliar untuk mengantisipasi kekurangan air bersih masyarakat menjelang musim kemarau saat ini.
” Perkiraan saya sekitar seratus miliar biayanya hanya untuk air minum saja di musim kemarau,” ucap Kepala Pelaksana BPDB NTB Ahmadi di Mataram, (Selasa 14/5) kepada jejakntb.com
Ahmadi menjelaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air pada saat musim kemarau memang sangat tinggi. Namun karena pembiayaan air bersih ini dilakukan secara gotong royong bersama Pemerintah Kabupaten / Kota, NGO, serta perusahaan melalui CSR hingga masyarakat yang membeli sendiri air dari tangki mandi sehingga biaya dari pemerintah daerah bisa ditekan dan dikurangi
Anggaran tersebut dialokasikan melalui sharing dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya, termasuk anggaran yang berasal dari pemerintah pusat.
Terkait sharing anggaran untuk pendistribusian air bersih, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sejauh ini belum ditentukan angka pasti besaran anggaran yang akan dialokasikan. Begitupun dari pemerintah pusat.
Namun yang ingin dipastikan Ahmadi, penanganan masalah kekeringan ini tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah saja.
Ia telah mengajak semua pihak untuk ikut terlibat dalam menangani kekurangan air bersih ini. Seperti, PDAM, CSR perusahaan, Damkar, TNI/ Polri, PUPR Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota serta melibatkan perbankan.
Selain penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki, penanganan kekurangan air bersih juga bisa dilakukan dengan membangun sumur bor atau membangun jaringan perpipaan yang cepat, misalnya jarak 2 kilometer.
Seperti tahun lalu, diketahui, beberapa wilayah NTB sudah mulai dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih. Hingga Selasa (14/5) kemarin sedikitnya ada sembilan kabupaten dan kota yang ada di NTB sudah menyatakan siaga darurat kekeringan.
Sembilan daerah yang sudah menyatakan siaga darurat kekeringan adalah, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah.
“Jadi, sembilan kabupaten dan kota itu sudah dinyatakan siaga darurat, kecuali Kota Mataram,” ujar Ahmadi.
Jumlah yang terdampak sementara yaitu 70 Kecamatan, 339 Desa serta 169.331 Kepala Keluarga (KK) dan 591.793 Jiwa.
Dikatakan Ahmadi, sejumlah desa di daerah tersebut dilaporkan mengalami krisis air bersih. Namun, BPBD memastikan penyaluran air bersih sudah dilakukan dan masih bisa ditangani.
“Sementara ini masih bisa ditangani oleh kabupaten/kota. Teman-teman dari Pemkab sudah mulai melakukan,” ujarnya.(jejakntb_Nkm)
