Catatan Penutup Tahun 2025: NTB dan Indonesia di Antara Retorika dan Realita
Oleh. Sri Asmediati, S. Pd.
OPINI, SUMBAWA JEJAKNTB|| Tahun 2025 akhirnya sampai di ujungnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kembali menutup kalender dengan tumpukan catatan: sebagian penuh harapan, sebagian lagi sarat kekecewaan. Di balik jargon pembangunan, janji kesejahteraan, dan deretan program nasional, rakyat di daerah—termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB)—masih harus berjibaku dengan persoalan lama yang tak kunjung tuntas.
NTB, yang membentang dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa, dari Mataram sampai Bima, seakan terus berada di posisi yang sama: kaya potensi, miskin keberpihakan. Tahun 2025 menjadi saksi bagaimana kebijakan sering kali terdengar megah di pusat, tetapi terasa hambar bahkan menyakitkan di akar rumput.
Bencana Alam: Musibah yang Dipelihara oleh Kelalaian
Banjir, longsor, kekeringan, dan krisis air kembali menjadi “langganan” NTB di 2025. Lombok mengalami banjir musiman yang terus berulang, seolah menjadi rutinitas tahunan yang diterima dengan pasrah. Di Sumbawa dan Bima, kekeringan dan krisis air bersih masih menghantui desa-desa, sementara solusi yang ditawarkan sering bersifat tambal sulam.
Ironisnya, setiap bencana selalu disebut sebagai “faktor alam”. Padahal publik tahu, banyak musibah adalah hasil akumulasi dari pembiaran: alih fungsi lahan yang tak terkendali, eksploitasi hutan, drainase kota yang diabaikan, serta tata ruang yang dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Tahun 2025 menelanjangi satu fakta pahit: negara sering datang setelah bencana, bukan sebelum bencana.
Pendidikan: Retorika Reformasi, Realita Ketimpangan
Sepanjang 2025, dunia pendidikan di NTB kembali menjadi korban kebijakan yang lebih sibuk mengejar citra ketimbang substansi. Kurikulum boleh berganti nama, platform digital boleh diperkenalkan, tetapi di banyak sekolah Lombok Utara, Sumbawa Barat, hingga pelosok Bima, masalah dasarnya tetap sama: kekurangan guru, fasilitas minim, dan murid yang belajar dalam keterbatasan.
Guru di NTB tidak hanya mengajar, tetapi juga dibebani administrasi yang berlapis-lapis. Mereka dituntut kreatif, adaptif, dan inovatif, sementara hak dan kesejahteraannya masih sering terabaikan.
Program nasional yang digembar-gemborkan—termasuk program pangan dan gizi peserta didik—belum sepenuhnya menyentuh esensi pendidikan. Ketika kebijakan lebih fokus pada laporan dan seremonial, pendidikan kehilangan ruhnya.
Tahun 2025 memperlihatkan bahwa pendidikan di daerah masih diperlakukan sebagai objek kebijakan, bukan subjek pembangunan.
Ekonomi Rakyat: Bertahan Tanpa Perlindungan Nyata
Ekonomi NTB di 2025 bertumpu pada sektor lama: pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Namun sektor-sektor ini justru paling rentan. Petani jagung dan padi di Sumbawa masih terombang�ambing harga. Peternak sapi bergulat dengan biaya produksi. Nelayan Bima menghadapi laut yang kian tak ramah dan biaya melaut yang terus naik.
Pariwisata Lombok memang bergerak, tetapi manfaatnya belum merata. Desa-desa wisata sering hanya menjadi latar foto, bukan penerima nilai ekonomi yang adil. UMKM NTB dipuji sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi dibiarkan berjuang sendiri menghadapi akses modal yang rumit dan pasar yang tak ramah.
Tahun 2025 mengajarkan satu hal: ketahanan ekonomi rakyat tidak cukup dengan pujian, ia membutuhkan keberpihakan kebijakan yang nyata.
Korupsi dan Tata Kelola: Luka yang Sengaja Dipelihara
Isu korupsi yang mencuat secara nasional juga memantul keras di daerah. Di NTB, kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan masih rapuh. Setiap dugaan penyalahgunaan wewenang, setiap proyek bermasalah, selalu berujung pada satu pertanyaan: ke mana uang rakyat pergi?
Yang lebih menyakitkan, korupsi sering terjadi di tengah penderitaan rakyat akibat bencana, kemiskinan, dan keterbatasan layanan publik. Tahun 2025 memperlihatkan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan hukum, tetapi kejahatan moral. Ia merampas masa depan anak-anak di desa, menunda pembangunan sekolah, dan menghambat layanan kesehatan.
Jika tahun demi tahun kasus terus berulang, maka yang perlu dikritik bukan hanya pelaku, tetapi juga sistem yang membiarkan praktik itu hidup.
Sosial Budaya: Ketangguhan yang Dieksploitasi
Masyarakat NTB dikenal tangguh, religius, dan menjunjung tinggi gotong royong. Namun ketangguhan ini sering kali dieksploitasi. Ketika negara absen, rakyat diminta sabar. Ketika bantuan lambat, masyarakat disuruh ikhlas. Ketika kebijakan gagal, rakyat kembali diminta mengerti. Padahal ketangguhan sosial seharusnya diperkuat oleh kehadiran negara, bukan dijadikan alasan untuk pembiaran. Tahun 2025 menjadi alarm bahwa kesabaran rakyat bukan sumber daya yang tak terbatas.
Generasi Muda: Harapan yang Terancam Stagnasi
Anak muda NTB di Lombok, Sumbawa, dan Bima menunjukkan semangat luar biasa. Mereka berinovasi, bersuara, dan bergerak di tengah keterbatasan. Namun tanpa ekosistem yang mendukung, semangat ini berisiko layu.
Minimnya lapangan kerja, akses pendidikan lanjutan yang terbatas, serta kebijakan yang kurang berpihak membuat banyak anak muda memilih pergi meninggalkan daerah. Jika ini terus terjadi, NTB berisiko kehilangan bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan.
Penutup: Tahun yang Harus Membuat Kita Berani Jujur
Menutup tahun 2025, NTB dan Indonesia tidak kekurangan slogan, tetapi kekurangan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa banyak kebijakan belum tepat sasaran. Kejujuran untuk mengakui bahwa pembangunan belum sepenuhnya adil. Kejujuran untuk mendengar suara daerah, bukan hanya laporan meja.
Tahun 2025 seharusnya tidak ditutup dengan perayaan semu, tetapi dengan refleksi berani. Lombok, Sumbawa, dan Bima tidak meminta keistimewaan—hanya keadilan. Tidak menuntut janji—hanya keberpihakan nyata.
Jika tahun-tahun ke depan masih diisi retorika tanpa perubahan, maka 2025 akan dikenang bukan sebagai tahun pembelajaran, melainkan tahun yang disia-siakan. Namun jika kritik didengar dan keberanian berubah benar-benar hadir, maka dari NTB, harapan Indonesia bisa kembali disemai.[]
