Massa Aksi IPPS orasi di depan Lobi kantor DPRD Kabupaten Sumbawa
Oleh | RED
Editor | Elsh@bir
JEJAK.COM,- Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa digedor oleh Aksi unjuk rasa Ikatan Persaudaraan Pemuda Pasar Seketeng (IPPS) terkait dengan” Penolakan Pemasangan Portal Block Selatan Pasar Seketeng” Senin (13/12). Massa Aksi mempersoalkan pemasangan portal di pasar Seketeng karena akan berimplikasi terhadap peningkatan pengangguran, hilangnya pendapatan serta menambah tingkat kemiskinan.
Persoalkan masalah Portal di Pasar Seketeng, IPPS lakukan Aksi dan Hearing di DPRD []
Massa Aksi diterima oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Muhammad Yamin SE,M.Si yang juga Anggota Komisi II DPRD, bersama dengan Ketua Komisi III Hamzah Abdullah bertempat di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa
Tampak hadir juga Ridwan, SP selaku sekretaris Komisi II dan Anggota lainnya Junaidi, Muhammad Faesal, S.AP, demikian pula hadir dari Komisi III Edy Syarifuddin selaku sekretaris dan Gahtan Hanu Cakita.
Turut hadir Sekertaris Dewan Ir. A. Yani, Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Dinas Perhubungan Abdul Aziz.
Suasana hearing terkait portal dan parkir di Pasar Seketeng.
Di awal Kesempatan, Drs. Abdul Azis, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa terkait dengan pemasangan portal pasar seketeng ini ada 4 titik, yakni 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar.
“Terkait hal itu, kami sudah berkoordinasi bersama Karang Taruna bahwa sesungguhnya teman- teman yang menjadi juru parkir di Pasar Seketeng sampai saat ini merupakan hasil recruitment dari Karang Taruna. Mereka tetap mengatur dan kami tidak merubah perjanjian 60 : 40. Yakni 60 % untuk Pemerintah Daerah dan 40 % untuk Karang Taruna dengan juru parkir yang ada di pasar seketeng. ” Jelasnya
“Kemudian terhadap kegiatan pemasangan , Vendor dari BRI sudah datang dan siap memasang. karena terjadi miss communication sehingga Vendor BRI saat ini berhenti berkerja. kalau sekiranya di dalam pelaksanaan pengelolaan parkir teman-teman ini bersama Karang Taruna, yang 40 % bisa kita komunikasikan kembali dan tidak mengurangi apa yang menjadi hajat mereka” Ungkapnya.
Andi Rusni SE koordinator Umum Aksi IPPS
Kemudian terhadap portal untuk menopang Operasi dan Kegiatan Pasar yang bagus seperti itu, lantas karena carut marut yang terjadi di dalamnya, Kami coba berinovasi dan hasil beauty contest Pemerintah Daerah bersama BRI didalam MOU itu salah satunya adalah mengatur sistem e- parking tersebut.” Jelas Abdul Aziz.
Ditambahkan Riki Trisnadi, SE., M.Si selaku Kadis Koperasi UKM Perindag bahwa proses yang terjadi sekarang adalah tindaklanjut dari proses sebelumnya
“Jadi kaitan dengan penerapan E-parking dan saat ini progress yang sudah disampaikan oleh kadis perhubungan, saya selaku kadis koperindag yang bertangggung jawab atas aktivitas apapun yang terjadi dipasar, tentu kemudian kami menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebijakan dan keputuusan sebelumnya. kaitan dengan beberapa titik areal parkir, bagi yang merasa tidak terakomodir atau merasa kehilangan hak atas pekerjaan kesehariannya tentu akan coba kami diskusikan lebih lanjut. Karena memang jika ada sarana publik dalam kewenangan Pemerintah ketika melakukan peningkatan tidak bisa sifatnya personal melainkan harus lembaga. Tutur Riki.
Atas pemaparan tersebut, mendapatkan tanggapan dari Andi Rusni, SE selaku koordinator umum Aksi,
” Jika portal diterapkan kemudian menyebabkan ketimpangan dalam artian banyak orang yang justru akan menganggur lebih baik portal ditiadakan. Dan MOU antara Dinas Perhubungan dengan Karang taruna masih perlu dipertanyakan” . Tegasnya
Hamzah Abdullah selaku ketua komisi III mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh IPPS sepertinya bisa mendapatkan solusi.
“E-parking MOU nya telah berjalan dan mengenai portal akan segera berlanjut. mudah mudahan pertemuan yang kita lakukan saat ini ada solusi yang bisa kita dapatkan. ” Cetus Cha
Selain itu Muhammad Faesal, S.AP juga menyampaikan mengenai soal kebijakan.
“Adanya kebijakan Pemda yang sudah bekerja sama dengan pihak BRI sebagai pelaksana e-parking tentu didasarkan pada perhitungan-perhitungan dan kajian mendalam sehingga Pemda dalam hal ini berharap ada pundi-pundi pendapatan asli daerah yang bisa dihasilkan” Pungkasnya
Ditambahkan oleh Gahtan Hanu Cakita bahwa kondisi yang ada perlu diharmonisasi
“Hal ini ada benarnya juga. Kita tidak bisa menghalang perkembangan jaman dan tentunya harus membaur dalam teknologi. Akan tetapi permasalahannya disini adalah perekrutan daripada tenaga kerja parkir. oleh karena itu jika memungkinkan ada penambahan juru parkir sehingga teman-teman disini bisa membaur dan menyatu dalam penambahan rekrutment tenaga kerja sebelumnya yang melibatkan karang taruna. Pungkasnya
Di akhir pertemuan, pimpinan rapat mengeluarkan beberapa point rekomendasi, adapun rekomendasi hearing bersama IPPS (Ikatan Pemuda Pasar Seketeng, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindag, sebagaiberikut :
1. Memintai Dinas Perhubungan agar meninjau kembali MOU yang telah di sepakati bersama Ketua Karang Taruna.
2. Meminta Dinas Terkait baik Perindag, Bagian Ekonomi dan Dinas Perhubungan agar tetap melanjutkan program E-parking termasuk didalamnya pemasangan portal.
3. Meminta Dinas perhubungan agar berkoordinasi bersama Perindag untuk menginpetarisasi kembali juru parkir yang ada dalam pasar Seketeng.
Selain ketiga hal diatas, Dinas Perhubungan juga perlu membangun komunikasi yang baik dan sehat bersama dengan pemangku kepentingan yang ada dipasar Seketeng yaitu perwakilan juru parkir untuk menetapkan kira-kira nanti seluruh juru parkir diwakili apakah namanya IPPS atau lainnya harus ada sebelum E-Parking itu diberlakukan. Pun juga sebelum diberlakukan Dinas Perhubungan e- tax, diminta untuk berkomunikasi terhadap juru parkir yang ada baik yang di selatan atau dimanapun sekitar pasar Seketeng yang belum sempat berkoordinasi berkaitan dengan kartu dan lain sebagainya sehingga semuanya sesuai dengan yang diharapkan kedepannya, Tutup Abe.
