Ternyata Rawan Gratifikasi dan Suap di NTB, Kok Bisa ? Ini Kata Muhammad Indra Furqon

Muhammad Indra Furqon Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI

 

JejakNTB.com | Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya “sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan mudahnya komitmen itu tergadaikan hanya gara – gara kekayaan dan kesejahteraan semu adanya.

Korupsi bukan karena ada niat jahat tapi karena ada kesempatan dan ketidaktahuan hingga terjebak dan terperosok ke dalam tindakan melawan hukum.

Dilansir dari Channelntb.com                 Usai menyampaikan sosialisasi, monitoring evaluasi dan bimbingan teknis program pengendalian gratifikasi di Pemkab Lombok Timur, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Muhammad Indra Furqon, menegaskan bahwa Provinsi NTB salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan gratifikasi dan suap.

Hingga saat ini, kata Indra Furqon, NTB termasuk di Lombok Timur belum pernah melaporkan adanya penerimaan gratifikasi. Padahal, suatu keniscayaan jika gratifikasi ini kerap dilakukan terutama dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia meyakini praktek gratifikasi di NTB ini pasti ada dan suatu yang tidak mungkin tidak terjadi, apalagi dikalangan ASN. Gratifikasi dan suap terjadi meskipun tidak selamanya berbentuk uang. Bahkan bisa berbentuk suatu benda atau barang.

“Tidak mungkin tidak ada yang namanya praktek gratifikasi di sini. Saya yakin praktek itu ada dan pasti terjadi. Apalagi, data yang kami miliki, NTB tidak pernah melaporkan praktek gratifikasi dan suap selama ini,” tegas Muhammad Indra Furqon kepada channelntb.com, di ballroom kantor Bupati Lotim, Rabu (8/2).

Dikatakan Indra Furqon, sosialisasi khususnya di Kabupaten Lombok Timur umumnya NTB untuk memberikan gambaran tentang perspektif gratifikasi dari hukum, etika, logika dan agama.

Apapun bentuknya, kata dia, gratifikasi khususnya dikalangan ASN tidak boleh diterima dalam bentuk apapun.

“Uang capek, uang lelah, uang terima kasih dan lain sebagainya kerap dijadikan alasan bagi kalangan ASN untuk menerima uang dari pihak lain. Secara hukum, etika dan agama tidak boleh diterima. Ini sudah dianggap melanggar,” papar Indra Furqon.

Praktek ini tambahnya, terjadi setiap hari terutama di setiap sektor pelayanan publik yang melayani masyarakat. Sayangnya, masyarakat juga harus lebih paham bahwa yang diberikan kepada pegawai negeri sebagai tanda jasa itu sebenarnya tidak boleh dilakukan.

“Ada juga masyarakat yang punya hidden agenda. Maksudnya, memberikan sesuatu agar urusannya dipermudah. Atau, memberikan sesuatu agar proyeknya dimenangkan. Ini mengarah ke suap. Praktek seperti ini kerap terjadi di lembaga Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar Indra Furqon menambahkan.

Untuk itu, imbuhnya, KPK RI secara massif akan melakukan tindak pencegahan korupsi, gratifikasi ataupun suap. NTB daerah yang cukup rawan terjadinya praktek seperti itu.

channelntb.com

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Scroll to Top
Scroll to Top