Sidang paripurna di DPRD NTB yang dihadiri Gubernur-Wakil Gubernur, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah pada Jumat (15/9/2023). (Foto: Sahrul/jejakntb)
JejakNTB.com | Sejumlah fraksi di DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka rapor kinerja Gubernur-Wakil Gubernur NTB, yakni Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah di ujung masa jabatannya. Mayoritas fraksi memberikan catatan terkait tata kelola keuangan dan birokrasi selama lima tahun kepemimpinan Zul dan Rohmi.
Masa jabatan Zul dan Rohmi akan berakhir pada 19 September mendatang. Dari rentang 1 sampai dengan 10, nilai rapor Zul-Rohmi paling rendah diberikan oleh PDIP dan PPP. Sementara itu, Fraksi PKS selaku pengusung utama paket Zul-Rohmi memberikan pembelaan atas nilai rapor yang diberikan sejumlah fraksi. Berikut ulasannya.
PDIP-PPP Beri Nilai Terendah
Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) yang merupakan fraksi gabungan PDIP, Hanura, dan PBB menilai kinerja Zul-Rohmi belum signifikan.
“Pasangan dua doktor ini dari sisi kinerja saya anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Pertama, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita masih stagnan, kemiskinan kita nomor delapan paling bawah se-Indonesia, kemudian indeks kebahagiaan kita juga rendah,” jelas Ketua Fraksi BPNR Ruslan Turmuzi.
Meski begitu, politikus PDIP itu maklum lantaran Zul-Rohmi di awal masa jabatannya dihantam dua bencana besar, yakni gempa bumi pada 2018 dan pandemi COVID-19. “Secara objektif saya menilai, saya cukup memberikan angka 6,5. Itu angka pertengahan,” papar Ruslan.
Selanjutnya, Fraksi PPP juga memberikan nilai rapor 6,5 untuk kepemimpinan Zul-Rohmi. PPP menyoroti defisit anggaran hingga Rp 550,3 miliar di APBD NTB menjadi legasi buruk.
“Ini tata kelola keuangan yang buruk, tata kelola birokrasi juga sama, hampir setiap kebijakan besok itu berubah OPD-nya, eselon duanya, kan ndak tenang mereka kerja,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Mohammad Akri.
“Rapornya Zul-Rohmi, ya 6,5,” imbuhnya.
Demokrat Merasa Ditinggalkan
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang menjadi salah satu partai pengusung Zul-Rohmi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB pada 2018 mengaku telah ditinggalkan oleh figur yang diusungnya. “Partai pengusung? Kita ditinggalkan kok,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB Rahman H. Abidin saat ditemui di Kantor DPRD NTB pada Jumat (15/9/2023).
Fraksi Partai Demokrat menyoroti khusus ihwal manajemen birokrasi yang dilakukan Zul-Rohmi selama lima tahun. Menurutnya, Pemprov NTB terlampau sering melakukan mutasi. Baik di pejabat eselon II, III, maupun IV.
“Kami menilai 7 sih untuk Zul-Rohmi. Yang lain mungkin tanyakan fraksi lain,” jelasnya.
PAN dan NasDem Soroti Keuangan di Akhir Masa Jabatan Zul-Rohmi
Ketua Fraksi PAN Hasbullah Muis pada mulanya memberikan apresiasi terhadap kinerja Zul-Rohmi. Hasbullan pun menyorot dua hal mencolok yang perlu dalam kepemimpinan Zul-Rohmi, yakni terkait keuangan dan birokrasi.
“Termasuk sampai terakhir menyangkut kondisi keuangan yang tidak membaik sampai batas akhir masa jabatan,” kata Hasbullah.
Hasbullah menilai penataan birokrasi semasa kepemimpinan Zul dan Rohmi masih perlu dibenahi. Ia pun menyoroti banyaknya mutasi pegawai di Pemprov NTB yang tidak memberikan efektivitas kerja.
Ia memberikan nilai 7,5 terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi. “Ya sekitar 7,5 lah kalau dari 1 sampai 10,” imbuhnya.
Fraksi Partai NasDem setali tiga uang. NasDem menilai defisit anggaran yang muncul saat masa jabatan Zul-Rohmi menjadi salah satu catatan buruk. “Kami melihat tata kelola keuangan yang belum maksimal. Kemarin sudah kami sampaikan di pandangan umum fraksi,” kata anggota DPRD NTB fraksi Partai NasDem Wawan Satriawan.
PKB Soroti Komunikasi Eksekutif dan Legislatif
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai sejumlah program unggulan Zul-Rohmi telah berjalan on the track. Namun, Fraksi PKB menyoroti adalah buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif. “Beberapa kali tidak ada titik temu, komunikasi yang baik terhambat di hal-hal krusial. Itu catatan kami,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani.
Fraksi PKB memberikan nilai cukup tinggi terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi. “Ya 8,5 lah,” kata Ketua DPW PKB NTB itu.
Gerindra Puji Zul-Rohmi
Fraksi Partai Gerindra menilai sejumlah program unggulan Zul-Rohmi selama lima tahun sudah mulai menujukkan progres signifikan. Terkait tata kelola keuangan dan manajemen birokrasi, Gerindra melihat Zul dan Rohmi sudah berupaya melakukan perbaikan.
“Menurut saya, normalnya (nilai untuk Zul-Rohmi) di angka 7 seperti itu,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto.
“Tapi apapun itu, ya memang banyak torehan perubahan yang sudah dilakukan. Walaupun juga banyak kekurangan, itu biasalah,” imbuhnya.
Pembelaan PKS
Fraksi PKS selaku pengusung utama paket Zul-Rohmi memberikan pembelaan terhadap pandangan sejumlah fraksi di atas. Wakil Ketua DPRD NTB yang juga politikus PKS Yek Agil melihat sudut pandang melihat kinerja kepemimpinan Zul-Rohmi tak bisa dilepaskan dengan dua kondisi berat di awal kepemimpinan keduanya.
Yek Agil menyebut dua kondisi berat tersebut, yakni gempa bumi dan pandemi COVID-19. Di tengah berbagai macam kekurangan yang ada, tetapi kami rasakan bahwa keberhasilan Zul-Rohmi di dalam membangun NTB menjadi lebih baik di tengah situasi yang katakanlah di tengah badai,” jelas Yek Agil.
Ketua DPW PKB NTB itu pun memberikan buka suara terkait tata kelola keuangan semasa kepemimpinan Zul dan Rohmi yang dianggap karut-marut. Menurutnya, tidak mudah mengelola keuangan pemerintah daerah di tengah situasi fiskal yang penuh dengan tekanan.
Terkait manajemen birokrasi, PKS menyebut seluruh kebijakan yang dikeluarkan Zul dan Rohmi telah melalui analisis yang matang. “Semuanya mengacu kepada regulasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), sudah sesuai aturan,” bebernya.
Fraksi PKS pun memberikan rapor 9,5 kepada pemerintahan Zul-Rohmi. Ia beralasan Zul dan Rohmi sudah bisa membawa NTB survive di tengah kondisi sulit. “Walaupun kapalnya ada yang sedikit oleng, bocor, tapi pada prinsipnya bisa berlabuh di tengah badai yang menerpa,” tandasnya.(jejakntb/redaksi)
