Atas Tragedi Kanjuruhan Malang, Fungsionaris PB HMI Bidang Pertahanan dan Keamanan menilai Kapolri Gagal Presisi, dan Meminta Presiden Nonaktifkan Kapolri

 

JejakNTB.com, JAKARTA | Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang telah menewaskan kurang lebih 100 lebih aremania fans, yang diantaranya 2 orang polisi dan 178 suporter di tambah yang luka-luka saat pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya dengan skor akhir 2-3 menjadi sejarah baru yang kelam bagi sepak bola Indonesia sepanjang masa, dan tragedi tersebut membuat citra bola Indonesia buruk dimata sepak bola dunia serta menjadi tranding topik diberbagai media, baik media lokal, nasional, bahkan Internasional.

FIFA dalam statuta dan regulasinya merilis bahwa pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 yakni dilarang menggunakan gas air mata untuk mengendalikan massa dalam stadion, mengingat CO2 dan O2 ketika dicemarkan dengan gas akan menghasilkan racun, sehingga yang terjadi ketika gas air mata dilepas maka akan mengakibatkan sesak napas dan mata perih, apalagi saat berkerumunan.

Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi dodo harus bertanggungjawab penuh atas ketidakprofesionalan institusi kepolisian negara yang melakukan pengamanan secara tidak teratur sehingga berbuah menjadi tragedi HAM dan mencoreng sepak bola Indonesia di mata Internasional, kejadian tersebut memakan korban sangat banyak.

Pada komentarnya, Presiden Republik Indonesia akan membayarkan santunan pada setiap korban senilai 50 juta per satu orang korban, jika dibandingkan dengan nyawa. Bahkan 1 nyawa sekalipun tidak bisa dibayarkan oleh nilai apapun, apalagi berjumlah ratusan nyawa, karena nyawa tidak bisa diukur oleh angka. Ini menjadi kebiasaan buruk Pemerintah kita, selalu mengutamakan material dibandingkan regulasi yang harus diterapkan.

Sampai hari ini Indonesia sering terjadi berbagai persoalan yang menjadi pelanggaran HAM, namun pemerintah hanya membentuk tim khusus lalu kemudian korban dibayarkan dengan angka berupa material, begitu seterusnya. Hal tersebut menjadi kebiasaan dan budaya bagi pemerintah kita, menganggap uang selalu menjadi satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah HAM, akhirnya setiap masalah HAM dianggap sepeleh. Harusnya, pemerintah mengevaluasi total persoalan birokrasi dan institusi negara yang bermasalah.

Beredar Informasi di berbagai media sosial, bahwa di markas FIFA, bendera seluruh anggota FIFA dikibarkan setengah tiang, hal itu menandakan bahwa FIFA dan liga-liga dunia turut berbelangsungkawa atas Tragedi Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Menpora sendiri menghawatirkan setelah ini bisa saja kepercayaan Sepakbola Internasional luntur dan berimbas gagalnya Timnas mengikuti AFC dan Piala dunia.

Oleh karena itu, Fungsionaris PB HMI Bidang Pertahanan dan Keamanan menilai bahwa kini mentalitas POLRI berubah drastis menjadi pembuas. Mereka saat ini menganggap diri sebagai alat pemukul, pengkriminal, dan penghajar tanpa memikirkan nyawa. Hal itu sangat jauh dari filosofi “Melayani, Melindungi, dan Mengayomi” Rakyat. Saya paham betul, tidak semua polisi seperti itu, namun tentang hal ini rakyat akan terus mengkaitkan secara menyeluruh.

Pasca Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Nonaktifkan Kapolres Malang

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., usai melakukan analisa dan evaluasi terkait peristiwa tragedi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) lalu yang menelan korban jiwa kurang lebih 125 orang.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dalam mengusut tuntas kasus secara transparan. “Malam hari ini bapak Kapolri mengambil suatu keputusan, berdasarkan surat telegram Nomor: ST/ 2098/ X/ Kep /2022 menonaktifkan segaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., dimutasikan sebagai pamen SSDM Polri,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., saat konferensi pers di Mapolres Malang, Jawa Timur, Senin (3/10).

Atas insiden pada tanggal 01 Oktober 2022 kemarin Fungsionaris PB HMI Bidang Pertahanan dan Keamanan – Muhammad Akhir, S.Kom mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang menggunakan gas air mata di Stadion Sepak Bola, seharusnya hal itu tidak terjadi. Seandainya aparat keamanan tidak menembaki gas air mata, mungkin saja tidak ada korban jiwa sebanyak ini bahkan tidak ada korban jiwa sama sekali. Melihat peristiwa karena kurang becusnya pengamanan pihak kepolisian pada saat laga Arema vs Persebaya tersebut, M. Akhir meminta kepada Presiden Republik Indonesia bertindak tegas untuk memberikan sanksi serius kepada Institusi Kepolisian. Yang dinonaktifkan jangan hanya Polres Malang, tapi Kapolda Jatim, Kapolri, dan pihak-pihak terkait yang dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab atas perkara pengamanan.

Sebijak-bijaknya Bapak Kapolri telah keliru mengambil kebijakan mencopot Kapolres Malang, harusnya Kapolda Jatim juga dinonaktifkan. Dan nantinya Kapolri juga dapat dinonaktifkan jika sudah dibentuk tim khusus atau sehormat-hormatnya mereka mengundurkan diri atas kasus besar mendunia ini, karena sebagai pucuk pimpinan tertinggi dan bersifat satu komando harus besar hati mengakui kelemahan dan kesalahan yang prajurit-prajuritnya lakukan. M. Akhir menilai bahwa dengan adanya kejadian TRAGEDI KANJURUHAN MALANG tersebut Kapolri gagal presisi dan citra buruk Institusi Kepolisian bertambah, pungkasnya.

Semoga ini adalah tindakan terakhir dari tindakan anarkisme pihak Institusi Kepolisian terhadap cara pengamanan di negara kita, dan kedepan melahirkan cara-cara baru yang lebih harmonis dan penuh rasa cinta.(RED)

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Berita Terbaru

Scroll to Top